Rasionalisasi jumlah pegawai yang diterapkan pemerintah menuntut terwujudnya birokrasi yang rampingsesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.Impilasinya adalah, yang dibutuhkan saat ini adalah ASN yang kompetitif.
ASN yang kompetitif diantaranya memiliki tingkat e-literacy tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang turut mempengaruhi budaya masyarakat termasuk budaya kerja para pegawai pemerintah atau birokrat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi lebih efektif dan efisien.
Pertanyaan yang muncul adalah seberapa kompetitifnya ASN yang ada saat ini dalam hal penggunaan IT, karena tidak dipungkiri masih banyaknya ASN yang masih belum melek IT.
ASN yang memiliki kompetensiteknis bidang IT harus disiapkan pada tahap awal dalam pengembangan e-Government. Tanpa hal ini, pengembangan e-Government tidak dapat terwujud sebagaimana yang telah direncanakan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
Dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pengembangan SDM untuk mendukung e-Government dapat dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan IT bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasidan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang IT yang diharapkan dapat mentransferpengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungan kerjanya.
Untuk mewujudkan itu Kementerian Kominfo RI telah menetapkan Keputusan Menteri (Kepmen) Kominfo Nomor 47A Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis IT dalam Menunjang E-Government.
Pemerintah Kabupaten Sijunjung seyogyanya mengambil peluang besar ini untuk ikut ambil bagian dalam mengikuti Diklat yang dikelolaBalai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI)Kementerian Kominfo RI untuk ASNpusat maupun daerah dalam bidang chief information officer, manajer, pelatihan untuk pelatih, programmer, security data, pengembang dan operator.
Dalam hal ini peran legislatif sangat dibutuhkan dalam menyediakan anggaran untuk diklat penerapan aplikasi e-government yang sudah dirancang Pemerintah Daerah demi menunjang efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Peningkatan e-literacy ASN tidak hanya berpengaruh pada peningkatan kualitas layanan publik penataan sistem manajemen dan proses kerja, bahkan diharapkan juga memberi kontribusi pada peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
(budhi)
