Muaro, MC Sijunjung – Dalam rangka kolaborasi mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung turut berupaya mewujudkan program nasional yang diatur oleh peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana pembanungan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Yuni Elviza pada acara pembukaan pembukaan sosialisasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Hotel Bukik Gadang Muaro, Kamis (21/11/19).
Dikatakannya, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu strategi Pemerintah Pusat yang memiliki target 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
“Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan juga swasta dalam upaya pencegahan,” ujarnya.
Kemudian, penanganan pemukiman kumuh dengan menempatkan pemerintah daearah sebagai nahkoda, masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah pusat sebagai pendamping pemnerintah daerah, jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Kotaku Sijunjung, Shiddiegy mengatakan direktorat jenderal cipta karya berkomitmen untuk mewujudkan permukinan layak huni dan berkelanjutan, salah satu perwujudan dari komitmennya adalah mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
“Adapun tujuan dari pada itu stakeholder terkait dapat memahami tentang kebijakan program dan daerah dalam penanganan kumuh, mampu menyusun strategi pelaksanaan skala lingkungan dan mampu memetakan isu serta paham tentang mekanisme pengelolaan asset Program Kotaku,” ungkapnya.
Kemudian disebutnya, kegiatan tersebut diikuti oleh 60 orang peserta, yakni dari Pokja PKP, Forum BKM Kecamatan Sijunjung , Camat Sijunjung, Wali nagari se-Kecamatan Sijunjung, KNPI SIjunjung, dan Konsultan Pamsimas, Sanimas, PKH, P3MD dan Tim Kotaku.
Dengan narasumber dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumbar, Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumbar, Bagian Administrasi Pembangunan, Bapppeda Sijunjung dan Dinas Perkim dan LH Sijunjung.(Dicko)/infopublik.sijunjung.go.id
