Portal Kabupaten Sijunjung

Website Pemda, Mengapa ? (Bagian 2)

0

Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Pengembangan E-Government, secara konseptual membagi tingkatan perkembangan penerapan e-government dalam 4 (empat) tingkatan / tahapan yaitu Persiapan, Pematangan, Pemantapan dan Pemanfaatan. Setiap tingkatan menempatkan pembangunan website sebagai bagian dari strategi penerapan e-government. Pada tahun 2007, Tim Kominfo yang terdiri dari Kepala BPPI II Dekominfo (dengan melibatkan praktisi dan akademisi IT) telah melakukan penilaian terhadap situs pemerintah daerah, untuk mempelajari implementasi IT (e-gomerment). Secara tidak langsung kemampuan / karakter website daerah menggambarkan kemajuan penerapan e-government pada masing-masing daerah

Penerapan e-government pada Tingkat Persiapan, diawali dengan pembuatan situs atau website informasi. Website informasi merupakan website dengan jenis isi (content type) dari halaman-halaman beserta hyperlink-nya berkategori informasi-informasi (e-knowledge) seperti berita, data yang dapat diunduh, dan sejenisnya. Secara komunikasi, website informasi masih merupakan sarana komunikasi satu arah.

Selanjutnya, pada Tingkat Pematangan, membutuhkan dukungan website informasi yang interaktif, serta adanya keterhubungan dengan instansi / lembaga lain. Suatu website dikategorikan sebagai website interaktif, jika masing-masing pemanfaat / pemakai dapat memberikan pertanyaan, jawaban, dan lain-lain, atau dengan kata lain terjadinya proses komunikasi dua arah. Website pada tahapan ini, ditandai dengan konten yang memilik fungsi e-knowledge ditambah dengan e-governance, seperti aplikasi-aplikasi yang menyediakan formulir-formulir registrasi online, menerima / menjawab laporan masyarakat, dll.

Penerapan e-government pada Tingkat Pemantapan, membutuhkan website transaksi pelayanan publik. Menurut Nugroho (2007), website dikatakan sebagai media tansaksi, jika memiliki fitur informasi yang interaktif, serta ditambah fitur tambahan sebagai sarana transaksi pelayanan publik. Website sudah memiliki konten yang berfungsi sebagai e-knowledge,               e-govenance dan e-service yang belum terintegrasi, seperti adanya aplikasi-aplikasi pajak / retribusi online, perpanjangan perizinan online, dll.

Pada penerapan e-government Tingkat Pemanfaatan, membutuhkan website daerah yang sudah memiliki fitur-fitur informasi yang interaktif, fitur-fitur transaksi yang didukung dengan aplikasi-aplikasi pelayanan yang terintegrasi (G2G (Government to Government); G2B (Government to Business) dan G2C (Government to Citizen)). Website sudah memiliki konten tambahan yang memiliki fungsi sebagai e-knowledge, e-governance dan e-service yang terintegrasi.

Secara konseptual, kebijakan menuju smartcity berarti menuju penerapan e-government pada tingkat Pemanfaatan. Dengan dibutuhkan ketersediaan serta pengelolaan website yang mampu mendukung aplikasi-aplikasi yang terintegrasi, termasuk infrastrukturnya. Pengintegrasian aplikasi-aplikasi, membutuhkan kesungguhan pihak terkait dalam mengelola website atau sub-domain masing-masing, agar mampu memberikan dukungan (menyediakan informasi, rekomendasi atau keputusan yang up to date) yang dapat “dibaca” oleh sistem aplikasi, diproses dan akhirnya menjadi produk layanan publik secara online. Mitropi-Kominfo@Sijunjung,go.id.

Kata Kunci : #Website, #e-government, #e-knowledge, #e-governance, #e-service, #Smartcity.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.