Portal Kabupaten Sijunjung

WABUP BUKA PERTEMUAN FKPHBMN

0

wakub.bukaWakil Bupati (Wabup) H. Arrival Boy membuka pertemuan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Nagari (FKPHBMN) se-Sumatera Barat, di Nagari Paru, Kecamatan Sijunjung.

Pembukaan pertemuan yang diselenggarakan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Sumbar, dihadiri pengurus FKPHBMN Sumatera Barat, Wakapolres Sijunjung Kompol T.M. Simanungkalit, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabag, Muspika Sijunjung, walinagari dari berbagai kabupaten dan kota serta tokoh dan pemuka masyarakat Nagari Paru.

Wabup mengatakan, lebih dari separoh luas Kabupaten Sijunjung (sekitar 175.943 H), merupakan  kawasan hutan. Sehingga mau tidak sebagian besar aktivitas masyarakat dilakukan di dalam dan disekitar hutan.

Keberadaan kawasan hutan bagaikan dua sisi mata uang bagi masyarakat Sijunjung. Sumber daya hutan non kayu, seperti getah-getahan, rotan, manau, buah-buahan, air dan sebagainya, bisa jadi sumber penghasilan dan sumber kehidupan bagi masyarakat.

Namun di sisi lain, keberadaan kawasan hutan menyebabkan lahan olahan masyarakat sangat terbatas, sehingga mereka terpaksa mengolah lahan yang berada di dalam kawasan hutan. Banyaknya lahan olahan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan, membuat posisi masyarakat Sijunjung sangat lemah. Hukum positif Negara Republik Indonesia melalui UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, melarang siapa pun memasuki kawasan hutan tanpa izin.

Artinya, masyarakat yang mengolah kawasan hutan telah melanggar hukum dan tidak memiliki kepastian hak pengelolaan lahan. Itu pulalah penyebabnya selama ini keberadaan kawasan hutan Sijunjung belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menyadari banyaknya lahan olahan berada di dalam kawasan hutan dan minimnya akses yang diperoleh masyarakat untuk mengelolahnya, Pemda Sijunjung memperjuangkan hak masyarakat dalam dan sekitar kawasan hutan, salah satunya melalui program perhutanan sosial.

Sampai sekarang, 36 nagari di tujuh kecamatan telah mengikuti program perhutanan sosial dengan luas pengajuan lebih 41 ribu hektare. Pengajuan ini hampir mencapai target yang dibebankan kepada Sijunjung oleh Gubernura Sumatera Barat seluas 50 ribu hektare.

Karena itu, kami mengapresiasi dan menyambut baik diadakannya pertemuan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Nagari di Paru ini. Karena kami yakin, melalui pertemuan ini, masyarakat pengelola hutan Kabupaten Sijunjung akan memperoleh banyak pengetahuan dan tata cara mengelola hutan yang baik guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” kata Wabup Arrival Boy. –nas sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.