Sijunjung. MC. Sijunjung, – Tujuh fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sijunjung tahun 2019, pada rapat paripurna, di gedung dewan, Kamis (11/7) sore.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Yusni Darti, dihadiri Wakil Bupati Sijunjung H. Arrival Boy, Forkopimda, Sekdakab Zefnihan, pejabat teras Pemkab, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Sijunjung serta wakil dan segenap anggota dewan.
Ketujuh fraksi yang menyampaikan pemandangan umum itu, Fraksi Demokrat disampaikan oleh ketua fraksi; H. Bakri, Fraksi PBB Restorasi dengan juru bicara; Sukardi, Fraksi Golkar dengan juru bicara; H. Sarikal, Fraksi PKS Gerindra lewat juru bicaranya; Syofian Hendri, Fraksi Amanat Nasional disampaikan oleh ketua fraksi; Aroni Basri, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disampaikan sekretaris fraksi; H. Darmawan dan Fraksi Hanura disampaikan ketua fraksi; Dasri Rajo Timbu.
Terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Sijunjung tahun 2019, juru bicara Fraksi PKS Gerindra; Syofian Hendri mengatakan, permasalahan yang terjadi mengenai belanja daerah selama ini, adalah kesiapan Sumber Daya Mansia (SDM) dalam menterjemahkan target kinerja dari prioritas anggaran serta orientasi program yang masih parsial, sehingga kurang memperhatikan keberlanjutan dan dampak yang ditimbulkan.
Akibatnya rumusan asumsi tersebut tidak dapat diukur implikasinya terhadap peningkatan atau penurunan pendapatan daerah pada tahun yang akan datang. Fraksi PKS Gerindra khawatir apabila masalah ini tidak diselesaikan akan berdampak pada capaian belanja yang tidak sebanding dengan capaian kinerja pemerintah daerah.
Secara keseluruhan, belanja daerah Kabupaten Sijunjung yang semula Rp1.023.992.936.367 meningkat menjadi Rp1.107.768.295.560. Dengan kata lain mengalami kenaikan Rp83.775.359.193 (8,18 persen).
Kenaikan belanja daerah ini harus dikawal oleh pimpinan daerah selaku pemegang pimpinan tertinggi di Kabupaten Sijunjung agar pembangunan yang direncanakan dapat berjalan efektif sesuai dengan dokumen perencanaan seperti RPJP, RPJM dan KUPA supaya berdampak langsung terhadap masyarakat.
Fraksi PKS Gerindra mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah mengoptimalkan pendapatan yang semula ditargetkan Rp973.387.330.916 menjadi Rp1.010.229.732.024 sehingga mengalami peningkatan Rp36.842.401.108 (naik 3,78 persen), walau didominasi oleh pendatan hibah.
“Kita berharap ke depan pendapatan asli daerah meningkat secara signifikan, sehingga pembangunan Kabupaten Sijunjung lebih optimal dampaknya terhadap masyarakat,” harap Syofian Hendri.
Fraksi PBB Restorasi melalui juru bicaranya Sukardi, mengapresiasi keinginan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur dengan penerapan manajemen SDM, karena kepastian pengasilan sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur. Karena mereka akan lebih fokus kepada hasil pekerjaan, bukan lagi pada kesejahteraan dari apa yang sedang mereka kerjakan. –nas@sijunjung.go.id
