Portal Kabupaten Sijunjung

TINGKATKAN PENGETAHUAN PENGURUS ORMAS TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

0

Dengan berlakunya UU RI Nomor 7 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Perppu RI Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, perlu dilakukan penyuluhan terhadap anggota keormasan untuk meningkatkan pemahaman peran dan fungsi pengurus Ormas, Kamis (9/11) di Hotel Bukik Gadang Muaro.

Turut hadir Unsur Forkopimda, Kaban Kesbangpol Provinsi Sumbar, Perwakilan OPD dan Peserta Ormas se-Kabupaten Sijunjung.

Dalam laporan panitia Yan Hadian, SH mengatakan peserta kegiatan ini adalah pengurus Ormas se-Kabupaten Sijunjung terdiri 5 orang/ormas dengan jumlah peserta sebanyak 116 orang.

Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk itu perlu ditingkatkan pengetahuan pengurus Ormas terhadap UU yang berlaku di bidang keormasan dan meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan administrasi, program dan kegiatan.

Bupati Sijunjung melalui sambutannya yang disampaikan Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Drs. Yunani, SE, M.Si menyampaikan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dapat dilakukan berbagai pihak, pemerintah sebagai pengayom, masyarakat sebagai pembentuk, gabungan pemerintah dan masyarakat.

Ia berharap, setiap organisasi kemasyarakatan wajib mendaftarkan kembali keberadaannya kepada Kementerian Hukum dan HAM dan melaporkan kepengurusannya kepada pemerintah daerah, kecuali Ormas yang telah melaporkan dan mendaftarkan kepengurusannya pada tahun 2017 ini.

Lebih lanjut pengurus Ormas agar lebih meningkatkan kemandiriannya dalam menggali sumber-sumber pembiayaan organisasi, karena pemerintah daerah tidak dapat lagi memberikan bantuan kepada ormas secara terus menerus seperti tahun-tahun sebelumnya. Bantuan yang diberikan juga relatif terbatas sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Pemberian bantuan harus masuk dalam lampiran APBD karena permohonan diajukan pada tahun sebelumnya, pemanfaatan bantuan dilarang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan fungsi dan tujuan Organisasi serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Peran pemerintah daerah terkait hal ini diharapkan untuk menerbitkan surat keterangan yang telah melaporkan kepengurusannya sebagai bukti pencatatan keberadaan Ormas dimaksud, melakukan pembinaan, evaluasi, pengawasan, penertiban aktivitas Ormas serta melakukan pembekuan dan pencabutan SK bila organisasi tersebut melakukan penyimpangan atau aktivitas yang bertentangan dengan Perundang-undangan,” tambahnya. (Dicko-kominfo)@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.