Portal Kabupaten Sijunjung

THL BERADA DI TITIK MERAH

0

Tanaga Harian Lepas (THL) di daerah Kabupaten Sijunjung berada pada titik merah. Lantaran, belum ada regulasi yang mengatur. Dan pemerintah berupaya mengamankan THL yang telah ada, serta menghentikan sejenak perekrutan THL yang baru.

Dalam undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), hanya terdapat 2 bagian, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tidak terdapat di dalamnya THL. Hal itu terungkap ketika DPRD mengadakan pertemuan dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappeda) di ruangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sijunjung, Selasa (18/4). Bahwa THL yang diangkat tahun 2017 belum menerima gaji selama 4 bulan.

Nasrulman Afandi Anggota Banggar DPRD Sijunjung mengatakan sebagai contoh bahwa sopir ambulan Puskesmas Air Amo kecamatan Kamang Baru hingga pertengahan bulan April ini belum menerima gaji. Padahal mereka telah bekerja dengan tantangan cukup berat. Mereka mempertaruhkan nyawa, agar pasien cepat sampai di tempat tujuan.

 Pada kesempatan itu Perwakilan Rakyat yang juga anggota Komisi I DPRD Sijunjung, mengatakan sangat berterima kasih kepada pemerintah dengan telah menganggarkan mobil ambulan untuk puskesmas Air Amo. Keberadaan mobil tersebut sangat berarti bagi masyarakat. Sebab, masyarakat tidak perlu bersusah payah mencari kendaraan untuk membawa anggota keluarganya ke Puskesmas maupun ke rumah sakit lainnya untuk berobat.

Namun, keberadaan mobil Ambulan di Puskesmas itu menimbulkan dilema yang baru. THL yang menjadi sopir di Puskesmas Air Amo mengeluhkan, lantaran belum menerima honor. Hal ini yang menjadi keberatan bagi sopir ambulan untuk membawa kendaraan ambulan tersebut. Untuk itu, sebut politikus Demokrat “untuk menjadi perhatian kita semua terutama pemkab mencari jalan keluar supaya THL tersebut menerima gaji,”ujarnya

Kepala Bagian  Hukum Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Wandri Fahrizal,SH mengatakan, bahwa THL berada pada titik merah. Lantaran dalam undang-undang ASN tidak terdapat THL yang ada hanya PNS dan PPPK.

“Untuk sementara, kita mengamankan sebanyak 876 THL di Kabupaten Sijunjung, dan stop untuk merekrut THL baru, sampai regulasi penambahan THL telah dipersiapkan,”tuturnya Wandri Fahrizal.

Wandri Fahrisal menyebutkan, bahwa THL menjadi dilema yang baru. Dalam undang-undang tentang ASN, THL tidak ada, yang ada hanya PPPK. Jika tetap direkrut oleh pemerintah Daerah, menjadi permasalahan, karena tidak ada regulasi yang mengaturnya. Namun, jika tidak direkrut, pemerintah daerah membutuhkan THL tersebut.

Salah satu jalan yang ditempuh pemerintah, untuk mengamankan THL yang telah ada. dengan cara memperdayakan THL tersebut, supaya roda pemerintah di Kabupaten Sijunjung tetap berjalan koridor yang telah ditentukan.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Walbardi didampingi Asisten III Pemkab Sijunjung Adlis di hadiri oleh staf ahli Bupati Hazmizon serta kepala Bappeda Febrizal Ansory serta dari Infectorat dan Anggota Banggar DPRD SIjunjung.-yan@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.