Portal Kabupaten Sijunjung

Staf Ahli Mashariyanto Buka Musrenbang RKPD

0

Koto VII, MC Sijunjung – Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setdakab Sijunjung, Mashariyanto, SE membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD), di Unit Daerah Kerja Pemerintah (UDKP) Kecamatan Koto VII, Senin (24/2).

Pembukaan Musrenbang yang berlangsung sederhana, dihadiri kepala Organi Perangkat Daerah (OPD), sejumlah anggota  DPRD, forum komunikasi pimpinan kecamatan, tokoh dan pemuka masyarakat serta walinagari se- Kecamatan Koto VII.

Staf ahli mengatakan, Musrenbang yang dilaksanakan Senin ini, adalah tahap kedua dari sistem perencanaan pembangunan setelah pelaksanaan Musrenbang nagari. Dalam forum ini dibahas usulan program dan kegiatan yang akan dibawa ke forum perangkat daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Sijunjung dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2021.

“Sebagaimana diketahui sekarang kita berada pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) fase III, yaitu periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021,” kata staf ahli.

Pada fase RPJPD III ini, pembangnan difokuskan pada pemantapan kesejahteraan dan kemandirian kehidupan masyarakat di segala bidang.

Sedangkan perencanaan pembangunan pada fase RPJPD III ini, khususnya di tahun 2021, adalah tahun kelima (terakhir) dalam pelaksanaan RPJPD 2016-2021 yang sekaligus tahun transisi untuk menuju fase IV periode RPJMD 2021-2026.

Karena itu, dalam mencapai fase III RPJPD dan menuntaskan target RPJMD 2016-2021, tema pembangunan tahun 2021 adalah ‘peningkatan sumber daya manusia berkualitas untuk pengembangan potensi daerah yang berwawasan lingkungan, didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.’

Tema pembangunan tahun 2021 itu mengandung empat isu aktual penting yang akan menjadi pedoman dalam pengusulan kegiatan prioritas pada tahapan Musrenbang RKPD di kecamatan.

Keempat isu aktual itu, peningkatan sumber daya manusia berkualitas, pengembangan potensi ekonomi daerah, peningkatan kualitas infrastruktur daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berkaitan dengan keempat isu aktual itu, jumlah Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerinah (DURKP) nagari dan desa yang masuk pada aplikasi e-planning sampai tahap Musrenbang RKPD di kecamatan, sudah 3.165. Usulan dari 61 nagari dan satu desa itu, jumlah pagu indikatifnya lebih kurang Rp16 triliun, jelas Staf Ahli Mashariyanto. –nas@infopublik.sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.