Portal Kabupaten Sijunjung

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Sudah Selesai

0

Muaro. MC. Sijunjung, – Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sijunjung secara maraton terhadap masyarakat pada delapan kecamatan sejak Selasa (16/7), Senin (29/7) sudah selesai.

Sosialisasi yang diawali di Unit Daerah Kerja Pemerintah (UDKP) Kecamatan Kupitan, Selasa (16/7), berakhir di UDKP Kecamatan Sijunjung, Senin (29/7), kata kepala Disdukcapil, Febrizal Ansori, SH, M. Si, Rabu (31/7), di ruang kerjanya.

Selain di Kecamatan Kupitan dan Sijunjung, sosialisasi dilaksanakan di UDKP Kecamatan Kamang Baru, Rabu (17/7), di UDKP Kecamatan Koto VII, Kamis (18/7), UDKP IV Nagari, Senin (22/7), UDKP Sumpur Kudus, Selasa (23/7), UDKP Tanjung Gadang, Rabu (24/7) dan di UDKP Kecamatan Lubuk Tarok, Kamis (25/7), ulas Febrizal Ansori.

Sosialisasi yang bertujuan agar masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan  supaya segera mengurus, materinya disampaikan  secara bergantian oleh kepala dan Sekretaris Disdukcapil; Febrizal Ansori dan Replita, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Syahdanur, Kabid Pencatatan Sipil; Engdiarti, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Hendri Hernaidi, Kasi  Pencatatan Identitas Penduduk; Riko Hidayat, Kasi Kelahiran dan Kematian; Yelita,  Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk; Y. E Candrawita serta Kasubag Perencanaan dan Keuangan; Tati Yusnita.

Peserta sosialisasi adalah unsur tata usaha jorong, pengurus dan anggota PKK nagari, pengurus dan anggota Dasawisma serta kader posyandu. Untuk kelancaran sosialisasi, disamping alat tulis, peserta juga diberi snag, makan siang dan uang transportasi.

Sesuai tujuan sosialisasi, materi yang dipaparkan dan dijelaskan oleh aparatur Disdukcapil,  adalah tentang tata cara dan persyaratan mengurus  akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) dan surat pindah.

Namun dari beberapa dokumen kependudukan yang disosialisasikan, yang terbaru adalah KIA, mulai diterapkan 2019 ini. Sedangkan dokumen kependudukan lain, seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, KK, KTP-el dan surat pindah sudah sejak lama diterbitkan.

Menurut Febrizal Ansori, tujuan penerbitan KIA oleh pemerintah, adalah untuk peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Manfaat KIA, sebagai tanda pengenal atau bukti diri yang sah, untuk persyaratan pendaftaran sekolah, untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan di rumah sakit, untuk membuat dokumen keimigrasian, untuk mengurus klaim santunan kematian bagi pemegang KIA yang masih berlaku, untuk mencegah terjadinya perdagangan anak serta untuk berbagai keperluan lain yang membutuhkan bukti diri berupa identitas bagi anak.

Prosedur penerbitan, batas usia terakhir terhadap kepemilikan KIA 17 tahun kurang satu hari, karena berkaitan dengan batas usia kepemilikan KTP-el, yaitu 17 tahun.

Pemberlakukan KIA, usia 0 sampai 5 tahun tanpa foto. Setelah berusia 5 sampai 17 tahun  kurang satu hari, diterbitkan lagi dengan menampilkan foto pemilik. Setelah berusia 17 tahun, KIA digani dengan KTP-el.

Persyaratan yang harus dilengkapi dalam mengurus KIA, untuk anak berusia kurang dari 5 tahun, foto copy kutipan akta kelahiran dan memperlihatkan yang asli, KK dan KTP-el asli orangtua atau wali. Sedangkan untuk anak berusia 5 sampai 17 tahun kurang satu hari, persyaratan ditambah dengan foto berwarna ukuran 3×4 cm dua lembar, jelas Febrizal Ansori. –nas@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.