Portal Kabupaten Sijunjung

SKPD BEKERJA DENGAN TULUS

0

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sijunjung dalam pendapat akhir  terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sijunjung  tahun 2015, sebagaimana disampaikan anggota fraksi tersebut, Sarikal pada rapat paripurna di gedung dewan, Senin (8/8), mengapresiasi serta memberi masukan dan saran kepada Pemkab.

Rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Mukhlis Rasyid, dihadiri Bupati Yuswir Arifin Datuak Indo Marajo, Wakil Bupati  Arrival Boy,  unsur Forkopinda, Sekdakab, pejabat teras Pemkab, kepala SKPD, kepala instansi vertikal, kepala BUMN, kepala BUMD, kepala bagian, wakil dan anggota DPRD serta camat se-Kabupaten Sijunjung.

Sarikal mengatakan, berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sijunjung  tahun 2015 yang telah dibahas sesuai tahapannya, Fraksi Golkar mengapresiasi atas program dan kegiatan yang berhasil dicapai.

Tentang pendapatan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada APBD Kabupaten Sijunjung tahun 2015 ditargetkan Rp56.867.482.901 terealisasi Rp65.008.435.921, jelas melampaui target.

Namun menurut hemat Fraksi Partai Golkar  setelah dibahas dengan SKPD penyumbang PAD, baik target mau pun realisasi PAD bisa lebih dari  yang dicapai pada APBD tahun 2015 apabila pengawasan serta sarana dan prasarana ditingkatkan dalam penerimaan PAD.

Dari segi belanja daerah dalam membiayai program pembangunan pada tahun anggaran 2015 yang dialokasikan Rp933.430.841.969 dan terealisasi Rp799.432.358.972, tergambar bahwa Pemkab Sijunjung sangat irit dalam merealisasikan anggaran.

“Seharusnya, menurut kami dari Fraksi Partai Golkar, dari awal penyusunan program sudah bisa ditekan alokasi dana pada masing-masing SKPD, termasuk DPRD. Tidak memperturutkan ego masing-masing SKPD yang terkesan memaksakan,” kata Sarikal.

Tentang opini yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemkab Sijunjung yang masih memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP), walau dari subtansi penilaian terdapat peningkatan yang cukup berarti, menurut hemat Fraksi Partai Golkar, ke depan Pemkab harus memikirkan langkah yang lebih progresif dalam menindaklanjuti temuan BPK.

Jika diperlukan, Pemkab Sijunjung harus melakukan sensus barang milik daerah dan melakukan evaluasi terhadap aset tetap. Karena dikawatirkan harga perolehan dan masa manfaat aset tidak lagi menunjukan nilai aset tetap yang sesungguhnya.

“Disamping itu, kami dari Fraksi Partai Golkar berharap kepada seluruh SKPD bekerja dengan tulus, ikhlas serta bertanggungjawab terhadap apa yang telah menjadi beban kita masing-masing,” harap Sarikal. –nas@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.