Mengingat perkembangan situasi saat itu, ibu kota Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung selalu berpindah-pindah, antara lain di Tanjung Bonai Aur, Tamparungo, Durian Gadang, Sungai Betung, Sibakur, Langki, Buluh Kasok, Lubuk Tarok, sampai pada ceas fire berkedudukan di Palangki. Setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada pemerintahan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, ibu kota Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung ditetapkan menjadi daerah otonomi Sawahlunto/Sijunjung dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah. Melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956, dibentuk kota kecil Padang Panjang, Payakumbuh dan Sawahlunto. Kota kecil Sawahlunto beribu kota di Sawahlunto, Kepala daerahnya dirangkap oleh Kepala daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung. Tahun 1960 ibukota Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dipindahkan dari Sawahlunto ke Sijunjung. Pada tahun 1966 dipindahkan lagi ke Muaro Sijunjung, sesuai persetujuan DPR GR Nomor 10 tahun 1970 tanggal 30 Mei 1970 yang kemudian disahkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat keputusannya Nomor 59 tahun 1973.
Selanjutnya melalui sidang pleno DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, tanggal 25 November 1982 telah disepakati tanggal 18 Februari ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang dituangkan dalam surat keputusan DPRD Nomor 13/KPTS/DPRD-SS/1982 tentang hari jadi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1984/1985 Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang semula terdiri dari sembilan kecamatan, dimekarkan menjadi 13 kecamatan. Kecamatan induk terdiri dari, Kecamatan Talawi, Sawahlunto, Sumpur Kudus, Koto VII, IV Nagari, Sijunjung, Tanjung Gadang, Pulau Punjung dan Kecamatan Koto Baru. Kecamatan Perwakilian, Sijunjung di Lubuk Tarok, Tanjung Gadang di Kamang, Pulau Punjung di Sitiung dan Kecamatan Perwakilan Koto Baru di Sungai Rumbai. Pada tahun 1985, guna mempelancar tugas bupati, dibentuk pembantu bupati Sawahlunto/Sijunjung wilayah Selatan yang berkedudukan di Sungai Dareh. Kemudian pada tahun 2000 kelembagaan kantor pembantu bupati ini dihapuskan, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
