E-Government dapat dikategorikan sebagai sebuah fasilitas internal dan eksternal. Secara internal yaitu menghubungkan antara Pemerintah dengan Pemerintah atau Government to Government (G2G), Pemerintah dengan karyawan atau Government to Employee (G2E). Secara eksternal yaitu, menghubungkan Pemerintah dengan Bisnis atau Government to Business (G2B) dan pemerintah dengan warga negara atau Government to Community (G2C). Fasilitas internal dan eksternal yang disebutkan sebelumnya, yang dijalankan secara elektronik disebut juga sebagai E-governance yang dapat didefinisikan sebagai layanan pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh warga negara yang dapat diberdayakan dengan akses yang lebih besar untuk pelayanan dan sarana yang lebih fleksibel dan efektif serta berpartisipasi di dalam pemerintahan dan meningkatkan interaksi pemerintah dengan warga masyarakat (Iqbal and Seo, 2008).

Pemerintah Indonesia sendiri memandang E-Government sebagai sebuah peluang yang yang besar dalam hal peningkatan layanan terhadap masyarakat Indonesia, yang dibuktikan dengan adanya regulasi pemerintah seperti Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan E-Government yang juga sudah dilengkapi dengan berbagai panduan tentang E-Government seperti Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah, Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah, Pedoman tentang Penyelenggaraan Situs Web Pemda dan lain sebagainya. Demikian pula berbagai panduan telah dihasilkan oleh Kemenkominfo pada tahun 2004 yang pada dasarnya telah menjadi acuan bagi penyelenggaraan E-Government di pusat dan daerah.

Jika dikaitkan dengan dana investasi pemerintah, atau lebih tepatnya penempatan dana investasi pemerintah yang baik untuk mengurangi resiko hilangnya dana yang telah diinvestasikan karena kondisi proyek yang buruk atau dengan kata lain dapat dikaitkan dengan korupsi,  maka manfaat E-Government menurut World Bank “can be less corruption”, dimana potensi penghematan anggaran negara dapat dicapai hingga 20% dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau E-Procurement. Keberadaan sistem informasi manajemen pemerintah yang berbasis elektronik memiliki keterkaitan dengan upaya melawan korupsi.

Berdasarkan Transparency International online, peringkat Indonesia berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) 2011 berada pada urutan 100  dari 182 negara dengan CPI 3 skala 0 – 10, jauh di bawah Malaysia (60), China (75) dan Thailand (80), dan India (95). Bahkan Sistem Informasi di Indonesia belum mampu menekan praktik-praktik korupsi dimana untuk anggaran pengadaan saja terindikasi terjadi penyalahgunaan anggaran negara.

Arsitektur Informasi dan Arsitektur Enterprise

Tujuan utama perencanaan strategis informasi adalah mempersiapkan rencana bagi pengelolaan analisis, perancangan dan pengembangan sistem berbasis komputer. Dalam metodologi kerekayasaan informasi, tiap langkah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu data dan aktivitas. Untuk perencanaan strategi informasi di sisi data, arah tinjauan strategisnya adalah terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh enterprise. Sedangkan di sisi aktivitas, arah tinjauan strategisnya adalah dalam hal pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kinerja enterprise.

Perencanaan yang baik akan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan atau pengembangan sistem informasi, baik dari sisi sumber

daya manusia, anggaran dan kesiapan organisasi dalam melaksanakan rencana tersebut. Beberapa teori atau definisi yang berhubungan dengan Arsitektur dan Enterprise yang dikemukakan oleh para peneliti sangat mudah untuk dipahami apalagi yang dipaparkan dengan tools atau framework pendamping.

Ada beberapa pengertian tentang enterprise yang didefenisikan oleh Carol O’Rourke, dalam bukunya yang berjudul Enterprise Architecture Using the Zachman Framework, dan Electronic Industry Association serta pengertian Architecture.

Enterprise

1.  Enterprise adalah merupakan oganisasi yang mendukung lingkungan bisnis dan misi yang telah ditetapkan.
2. Enterprise merupakan sebuah bagian dari dunia nyata yang diimplementasikan kedalam bentuk basis data. Biasanya enterprise ini merupakan sebuah bentuk pengelolaan dari organisasi.
3. Bisnis atau organisasi yang dibentuk untuk menghasilkan produk atau memberikan pelayanan.

Enterprise bukan hanya organisasi yang berorientasi pada laba/keuntungan (profit oriented) tetapi juga organisasi nirlaba seperti institusi pendidikan. Enterprise dapat berupa organisasi secara utuh atau bagian dari organisasi tersebut.

Arsitektur (Architecture)

Pengertian arsitektur disini hanya terbatas pada pengertian umum yang berhubungan konstruksi fisik, tetapi juga pada konteks bisnis dan arsitektur untuk rekayasa perangkat lunak, berikut beberapa pengertian yang berhubungan arsitektur:

1. Arsitektur (Architecture) merupakan komponen-komponen sebuah sistem yang terdiri dari jaringan, perangkat keras dan lunak yang distrukturkan.
2. Rancangan untuk segala tipe struktur, baik fisik maupun kontekstual, nyata maupun tidak nyata.

Dari pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa arsitektur pada dasarnya menggambarkan bentuk konstruksi sistem yang diwujudkan dalam sebuah model (cetak biru) yang dilihat dari beberapa sudut pandang.

Arsitektur Informasi/Information Architecture

Arsitektur informasi merupakan pengorganisasian sejumlah data yang digunakan atau dihasilkan oleh organisasi yang berhubungan dengan tujuan bisnis organisasi. Arsitektur informasi merupakan sebuah representasi grafis dari perencanaan sumber daya untuk kebutuhan bisnis. Arsitektur informasi juga merupakan sebuah blueprint dimana sistem informasi saat ini dan yang akan datang dikembangkan.

Arsitektur informasi adalah sebuah sistem, yang mengelola data serta penerapan dari proses bisnis yang telah didefinisikan, sehingga sebelum organisasi mendefinisikan kebutuhan informasi yang akan digunakan untuk menjalankan roda organisasinya, maka terlebih dahulu harus mendefinisikan data, proses bisnis dan sistem aplikasinya. Sumber Blog Ari Gunawan…. ( Hendri Saputra_Kominfo)@sijunjung.go.id