Portal Kabupaten Sijunjung

RENTAN TERJADINYA PENYIMPANGAN, KEJARI GELAR SOSIALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

0

Program pemerintah pusat dalam meningkatkan taraf pembangunan daerah yang dimulai dari desa/nagari yang dilaksanakan melalui dana desa perlu didukung dan diberikan bimbingan dalam implementasi pembangunan agar efektif dan tepat sasaran. Namun, dalam beberapa tahun terakhir dengan dana yang dikucurkan bernilai ratusan juta hingga milyaran rupiah tiap desa/nagari yang bersumber dari APBN tersebut dinilai rentan berbenturan dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan terjadinya persoalan hukum yang menjerat aparatur desa/nagari.

Khususnya di Kabupaten Sijunjung, untuk mencegah hal tersebut pihak dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sijunjung menggelar sosialisasi dana desa dan tim pengawalan pengamanan pembangunan pemerintah daerah (TP4D), Kamis (24/8) bertempat di aula pertemuan kantor kejaksaan negeri kabupaten Sijunjung. Sosialisasi tersebut melibatkan sebanyak 61 nagari dan desa di Sijunjung dan dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri, M. Rizal, Inspektur Inspektorat Daerah, Endi Nazir, Kasubag keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dan Kepala Seksi Intelijen kejaksaan, Ariyanto selaku penyampaian materi sosialisasi.

“Sosialisasi ini merupakan program dari Kejaksaan Agung secara nasional dan serentak, dan kita laksanakan sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana desa tersebut, karena dalam beberapa tahun terakhir banyak terjadi pelanggaran oleh aparatur nagari/desa yang berujung ke ranah hukum, karena memang rentan. Melalui kegiatan ini kita memberikan pemahaman dan pengawalan untuk mencegah hal tersebut, sehingga aparatur nagari mampu mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan,” tutur Kajari, M. Rizal melalui Kasi Intelijen, Ariyanto..

Dana desa dan Alokasi dana desa merupakan hal yang berbeda, dana desa merupakan penyaluran dana dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan di daerah, jumlah penyaluran tersebut dinilai dari kriteria dan kondisi desa itu sendiri. Sedangkan alokasi dana desa merupakan kewajiban dari pemerintah daerah dalam mengatur tata cara penggunaan dana tersebut agar menjadi tepat sasaran dan sesuai ketentuan. “Dalam pelaksanaan dan penggunaan dana desa, kebanyakan terjadi kesalahan sewaktu pelaksanaan, melainkan bukan pada perencanaannya. Maka dari itu, kepada nagari/desa agar berhati-hati dalam melaksanakan ataupun menggunakan dana desa tersebut. Namun, jangan pula takut untuk melaksanakannya demi mewujudkan pembangunan di daerah, dengan cara tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Pada kegiatan ini, kita juga memberikan modul panduan dan undang-undang yang mengatur tata cara penggunaan dana desa kepada walinagari/kepala desa yang hadir agar bisa dipahami nantinya,” tambahnya.

Berdasarkan aturannya, penggunaan dana desa harus di publikasikan dan bersifat transparan, terkait program yang sudah berjalan, yang belum berjalan dan alokasi dana lainnya. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui terkait program pembangunan didaerah mereka dan bisa mengawasi secara bersama-sama.(endo)@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.