Portal Kabupaten Sijunjung

RENCANA PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN (RTHKP) TAMAN KOTA LOGAS

0

Dari gagasan Bupati Sijunjung Drs,H.Yuswir Arifin,MM. Dt.Indo Marajo di Muaro Kota Pertemuan akan di bangun Ruang terbuka Hijau Kawasan Perkotaan ( RTHKP) Taman Kota Logas. Mengkaji untuk lebih mendalami, memahami dan memberi masukan dalam konteks” Perencanaan Ruang Terbuka Hiaju Logas Kab. Sijunjung yang pembangunannya InsyaAllah terealisasi tahun anggaran belanja pembangunan 2017 ini.

Legalitas keberadaan ruang terbuka hijau di Indonesia dan hijau berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Tentu dalam Undang-Undang tersebut didefinisikan sebgai suatu sistem proses perencanana tata ruang, Pemanfaatan ruang dan pengendalian manfaat ruang. Selanjutnya dalam UU tersebut dalam paragraf 5 Tentang Perencanaan Tata ruang Wilayah Kota pasal 28 tetuliskan Ketentuan Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang kota, dengan ketentuan selain rician dalam perencanana tata ruang wilayah kota ditambahkan: (a). Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau : (b). Rencana penyediaan dan pemanfaatan non hijau: ( c) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuaksi bencana yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Pasal 29, tertulis (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a , terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. ( 2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 ( tiga puluh) persen dari luas wilayh kota. (3) Proporsi ruang terbuka hiaju public pada wilayah kota paling sdikit 20 (dua puluh) persen dari wilayah kota. Pasal 30, Distribusi ruang terbuka hiaju publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat(3) Disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan struktur rencana tata ruang dan pola ruang. Pasal ruang termuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan menteri.

Berkaitan dengan UU Penataan Ruang maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 1 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Pekotaan (PRTHKP) tanggal 11 Januari 2007. Adapun tujuan Permendagri tersebut secara rinci: (a) Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkunan perkotaan (b) Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan : (c) Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Sedangkan fungsi RTHKP : (a) Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan; (b) Pengendali pencemaran dan kerisakan tanah, air dan udara; (c) Tempat perlindungan plasma nufta dan keanekaragaman hayati; (d) Pengendali tata air dan (e) Sarana estetika kota.

Ruang terbuka hijau dapat di klasifikasi kalau untuk RTH Logas City Park dan ruang terbuka hijau makro melengkapi ada Area Play Ground Komuniti Park. Ruang terbuka hijau sebagai sistim orientasi mengingat cakupan fungsi yang cukup luas, mempunyai arti penting bagi kesehatan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan dan mampu datangkan spirit, kebanggaan melaui penampilannya. Dan klasifikasi dibagi atas: Utility open space, Green open space coridor open space, Multiuse clsification (de Chaira,1982).

Perlu menguasi pemahaman bagi Dinas terkait dan konsultan lansekap yang antra lain: Terminologi Green Belt (Ruang terbuka umum yang mengelilingi area perkotaan), Sitem Ruang Terbuka Hijau Kota, Peran RTHK Terhadap Kehidupan Kota, Peran RTHK Terhadap Kualitas Kota diakatkan konteksnya Perencana RTH Logas dalam Site Plan A-Q. Pada huruf B ada Area Kuliner, kalau dihadirkan area kuliner harus ada sanitasinya bagaimana kelengkapan ipalnya. Dalam konteks perencanana tersebut perlu ditambahkan di sekitar Area Tempat Duduk huruf (p) perlu ditambahkna Pustaka Mini, karena RTHKP juga slah satu wahan edukasi alangkah baiknuya dilengkapi Pustaka Mini. Pemahaman tentang Peran RTHK Terhadap Kelestarian Lingkungan harus menguasi si perencana/ perancanang dan tindak lanjut site Plan secara detail dan terinci.

Di dalam pra perencanaan sampai detail perencanaan jangan dianggap remeh peran serta komponen arsitektur lansekap disamping arsitektur teknil sipil lebih domain peran arsitektur Lansekap dilibatkan, termasuk teknik lingkungan. Karena sangat kuat hubungan erat dalam pembangunan RTHKP baik Kota/ Kab bahkan Ibu kota Provinsi/Daerah Istimewa. Rustam menambahkan , perencanaan RTHKP harus memahami, Landscape Sosial Culture, di Indonesia keberadaan ruang terbuka seharusnya lebih dominan dari pada masa bangunan karena masyarakat terbiasa dengan (out door personality). Landscape Ecology: Keberadaan Ruang Terbuka Hiaju Kota (RTHK) yang semakin terdesak oleh pembangunan hendaknya segera diantisipasi oleh arsitek lansekap dengan memberikan berbagai masukan, alternatif mengenai penataan dan pemanfaatan berbagai RTHK. Dan fungsi RTHK harus mepertimbangkan faktor Ekonomi, namun harus tetap disertai pertimbangan sosial budaya dan ekologi. Lanscape Egineering, sampai sejauh ini, bidang rekayasa lansekap merupakan bidang yang paling lemah dikuasai oleh para arsitek lansekap pada umumnya, sehingga cukup menghambat dalam pekerjaan dilapangan (kontraktor) maupun pada kegiatan perancangan (konsultasi dan detailed engineering design)

Ada beberapa hal yang perlu dikuasai dalam rekayasa lnsekap adalah:

  1. Lasscape lighting (pencahayaan lansekap,mekanikal dan elektrikal)
  2. Aquascape (lansekap air) : Klam, Danau, Sitem Drainase Lapangan Golf, Perhitungkan saluran air
  3. Hardscape ( perkerasan lansekap): Tangga, Plaza, Patung, Kolong jembatan layang, Roof garden
  4. Softscape( tanaman lansekap): Berbagai komposisi jenis tanaman, Perlakuan, Teknik penataan, pemindahan dan pemeliharaan dan perawatannya

Berbicara masalah Perencanaan Lansekap (landscape Planing):”Fabios, Landscape planing isdescribet as a major inputr into place. Crowe, landscape planing is wider cocept tahn land use planing, becouse it includes apperance as well as usae, pleasurevas well as ferility. Laurie, Landscape planing, has a strong ecologikal and nature science base and is concernet with the sysematix evaluation of large areas of land in terms of land’s suitability for any likely future use. The process usualy involves a team of specialist, it may result in a land use plan or policy. The function of landscape planing, as guiding the intricate intermeshing of function and habitats, as separatingthe incopalible, reconciling diverse use, and realiting each specialized use to the overall landscape for life.

Dosen tetap Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan (FALTL) Universitas Trisakti Jakarta Dr.Ir.Rustam Hakim Manan.MT, dalam prinsip unsur dan Aplikasi Design: Landscape Site Planing: Silter Planing di dalam juga tercakup design, merupkan usaha penanganan site plan secara optimal melaui proses keterpaduan penganalisaan dari suatu tapak dan kebutuhan program penggunanan tapak, menjadi suatu sintesa yang kreatif. Dengan demikian setiap elemen dan fasilitas akan diletakkan diatas tapak dalam keterpaduan fungsi dan selaras dengan karakteristik tapakan lingkungan alamnya. Keterpaduan dalam menganalisis ini amat sangat diperlukan dalam penanganan: tapak resort daerah rekreasi, tata ruang luar daerah industri, daerah pendidikan, daerah bagian wilayah kota dan sebaginya.(Priyono). Bersambung…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.