Portal Kabupaten Sijunjung

RANPERDA DITETAPKAN JADI PERDA

0

Dengan telah disetujui dan ditetapkanya tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda)  menjadi Perda yang dalam pembahasannya sangat menguras tenaga dan fikiran, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin mengucapkan terima kasih  kepada pimpinan dan anggota DPRD  serta SKPD terkait.

“Dengan telah disetujui dan ditetapkanya tiga Ranperda  menjadi Perda yang dalam pembahasannya sangat menguras tenaga dan fikiran, atas nama Pemkab Sijunjung saya mengucapkan terima kasih  kepada pimpinan dan anggota DPRD  serta SKPD terkait,” kata bupati dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir tujuh fraksi DPRD terhadap tiga Ranperda yang diajukan Pemkab, di gedung dewan, Selasa (4/10).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Mukhlis Rasyid, S. Sos, dihadiri Bupati  Wakil Bupati Arrival Boy, Forkopinda,  Sekdakab Drs. A.T. Rohendi, MM, pejabat teras Pemkab, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), segenap anggota dewan serta camat se-Kabupaten Sijunjung.

Tiga Ranperda yang disetujui dan ditetapkan jadi Perda, perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pedoman umum dan tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik nagari, perubahan atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta Ranperda penyertaan modal pemerintah kepada pihak ketiga.

Setelah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta diundangkan dalam lembaran daerah, berarti ketiga Perda yang ditetapkan sudah merupakan produk hukum daerah yang harus dukung dan dilaksanakan secara bersama.  ”Sehubungan dengan itu, kami berharap kepada dewan yang terhormat agar dapat mengawasi  pelaksanaan ketiga Perda tersebut,” ulas bupati.

Sementara kepada seluruh jajaran Pemkab Sijunjung, bupati menekankan supaya ketiga Perda yang sudah ditetapkan dilaksanakan dengan serius dan  sungguh- sungguh, agar tujuan penetapan terwujud secara optimal. Disamping itu, supaya masyarakat Kabupaten Sijunjung mengetahui, mengerti, memahami dan menghayati maksud penetapan Perda, bupati minta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah  mensosialisasikanya.

Bupati mengatakan, badan usaha milik nagari merupakan salah satu bentuk program dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Karena itu, setiap kegiatan usaha yang ada di dalamnya mesti sarat dengan muatan pemberdayaan masyarakat.

Untuk percepatan perkembangan badan usaha milik nagari, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan terhadap keberadaan badan usaha milik nagari kepada pemerintah nagari dan masyarakat.

Semangat untuk mendirikan badan usaha milik nagari ini, tak lain dan tak adalah untuk mewujudkan kemandirian nagari. Dengan adanya badan usaha ini, nagari sebagai pemerintahan terendah di Sumatera Barat akan bisa mensejahterakan kehidupan masyarakatnya di bidang ekonomi.

Walinagari perlu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam membentuk badan usaha milik nagari, karena tujuan akhir yang hendak dicapai dari keberadaan badan usaha ini adalah mewujudkan pemerataan pembangunan nagari, kemandirian nagari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, jelas Bupati Yuswir Arifin. –nas.sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.