Portal Kabupaten Sijunjung

RAKOR PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

0

Gubernur Sumatera Barat H. Irwan Prayitno memimpin Rapat Koordinasi Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dengan Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat, di Aula kantor Gubernur Sumatera Barat, (4/8) jumat lalu.

Kegiatan ini dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan masalah pembangunan daerah di Kabupaten Sijunjung turut hadir dalam rakor ini Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat. Bupati Sijunjung didampingi oleh beberapa kepala OPD di lingkungan Pemda Sijunjung

Memulai Rapat Koordinasi, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin memaparkan beberapa masalah pembangunan di Kabupaten Sijunjung, terutama yang kewenangannya berkaitan dengan provinsi. Persoalan batas dengan daerah tetangga, pendidikan menengah atas, infrastruktur pembangunan jalan/rel kereta api dan jalan (provinsi) bantuan keuangan khusus, pertanian dan kesehatan.

Masalah infrastruktur pembangunan rel kereta api dan jalan, Bupati Yuswir menyampaikan pekerjaan pembangunan rel kereta api masih belum bisa dilanjutkan dikarenakan adanya jalur yang terlalu rendah dan sempit pada jalan provinsi di nagari pamuatan dan ini perlu ada lagi pengkajian dari provinsi, sedangkan pelaksanaan pelebaran jalan yang belum tuntas untuk kecamatan sumpur kudus ke tanah datar diharapkan dapat segera dituntaskan sehingga menjadi jalan alternatif.

Terkait masalah pendidikan menengah atas yang saat ini masih sulitnya dalam berkoordinasi dengan provinsi karena pengalihan wewenang, dulu pernah dianggarkan APBD kabupaten dalam sebesar Rp. 7 M untuk desain sudah disiapkan sementara kewenangan sudah beralih ke provinsi tidak bisa lagi kabupaten menginterfensi kegiatan tersebut, untuk dapat di anggarkan pada APBD provinsi.

Masalah lain yang diungkap Bupati dalam rapat koordinasi ini adalah masalah sampah masih menjadi salah satu isu karena belum adanya TPA yang memadai, pemprov diharapkan menyiapkan TPA regional karena lahan yang terbatas untuk pembangunan TPA, provinsi hendaknya juga ikut berperan untuk pembangunan amenitas parawisata di kabupaten karena terbatasnya anggaran di kabupaten dan diharapkan provinsi membuat regulasi turunan dari undang-undang No 41 tahun 2009 tersebut terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Menanggapi berbagai persoalan ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat bersama SKPD Provinsi Memberikan beberapa solusi, seperti pendataan ulang status jalan berdasarkan fungsi riil, penegasan hak dan fungsi jalan sesuai kewenangan, dan lain sebagainya.

Terkait masalah yang menyangkut pendanaan, Gubernur akan meninjau ulang ketersediaan dan penganggaran dana provinsi, dan menjadikan beberapa persoalan di Kabupaten sijunjung sebagai prioritas pendanaan. (Dicko/robi-kominfo@sijunjung.go.id)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.