Portal Kabupaten Sijunjung

POLRES DAN SATPOL PP BUAT PERJANJIAN KERJA SAMA

0

Guna meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Kabupaten Sijunjung, Polres dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membuat perjanjian kerja sama tentang pembinaan dan pengawasan ketertiban umum.

Perjanjian kerja sama yang terdiri dari 11 pasal, ditandatangani di halaman Kantor Bupati, Senin (3/10) oleh Kabag Ops Polres Sijunjung Kompol Didik Pujianto dan Kepala Kantor Satpol PP Mashariyanto, SE serta diketahui Kapolres AKBP Dody Pribadi dan Bupati Yuswir Arifin Datuak Indo Marajo.

Penandatanganan yang dilakukan sebelum upacara  peringatan hari Kesaktian Pancasila, disaksikan Wakil Bupati Arrival Boy, ketua DPRD Mukhlis Rasyid, Forkopinda, Sekdakab A.T Rohendi,  ketua dan wakil ketua TP PKK Ny.  En Yuswir Arifin dan Ny. Ria Arrival Boy, ketua Dharmawanita Ny. Ita A.T. Rohendi, perwira Kodim dan Polres serta pejabat dan pegawai yang berkantor di Muaro Sijunjung.

Kepala Kantor Satpol PP, Mashariyanto mengatakan, dari 11 pasal yang tertuang dalam perjanjian kerja sama, pada pasal 1 dibunyikan bahwa maksud perjanjian ini adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan ketertiban umum di Kabupaten Sijunjung. Sedangkan tujuan perjanjian adalah sebagai pedoman bagi para pihak untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan operasional pembinaan dan pengawasan ketertiban umum.

Sementara bunyi pasal 2, pembinaan dan pengawasan fungsi pihak pertama dan pihak kedua tentang ketertiban umum. Koordinasi tentang penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum lainnya. Dukungan personil para pihak.

Bunyi pasal 3, pihak pertama selaku koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan pembinaan kepada pihak kedua. Hubungan pihak pertama dengan pihak kedua dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban umum dalam aturan otonomi daerah. Pihak pertama melakukan koordinasi pelaksanaan operasi dengan pengawasan dan pembinaan teknis fungsi kepolisian khususnya terhadap PPNS dan pengamanan swakarsa. Pihak pertama membantu pihak kedua dalam menegakan Perda serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4, pihak pertama dalam melaksanakan operasi kepolisian dan penegakan hukum serta tugas keamanan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5, perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun, terhitung sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan para pihak paling lama tiga bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 6, pihak pertama dan pihak kedua bersinergi dan berkoordinasi dalam dukungan personil untuk kegiatan kemanusiaan, pengamanan, ketertiban serta operasional dalam penugasan anggota di lapangan. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan, dibebankan kepada para pihak.

Pasal 7, para pihak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menunjuk penanggungjawab setiap penyelenggaraan kegiatan dengan sasaran, pihak pertama, Kabag Ops koordinator, Kasat Sabhara, Kasat Reskrim dan Kasat Binmas wakil koordinator, para Kapolsek jajaran Polres Sijunjung wakil koordinator Wilkumnya masing-masing. Pihak kedua, Kasat Pol PP koordinator, Kasi Ops dan Kasi Trantibbun wakil koordinator.

Pasal 8, para pihak melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas masing-masing secara bersama-sama serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 9, perjanjian ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing para pihak serta kewenangan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Apabila terjadi perbedaan peraturan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dikoordinasikan dengan para pihak.

Pasal 10, Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Bila musyawarah mufakat tidak tercapai akan diselesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum Kantor Pengadilan Negeri Muaro.

Bunyi pasal 11, perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap tiga, masing-masing bermatrai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama diperuntukan bagi pihak pertama dan pihak kedua serta untuk keperluan administrasi lainnya, urai Mashariyanto. –nas.sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.