Portal Kabupaten Sijunjung

PERTAJAM VISI PEMBERANTASAN GRATIFIKASI, PEMKAB GELAR SOSIALISASI

0

Sebagaimana dijelasakan dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, gratifikasi dalam arti luas diartikan sebagai pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri bisa dikenakan Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar sebagaimana diatur pada Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001.

Sebagai langkah pencegahan gratifikasi pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Unit Pengendalian Gratifikasi di Kabupaten Sijunjung dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/412/KPTS-BPT-2017. Untuk mempertajam visi pemberantasan gratifikasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, Inspektorat daerah Kabupaten Sijunjung menggelar sosialisasi pencegahan gratifikasi dengan narasumber Uding Jaharuddin, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Balairung Lansek Manih, Rabu (22/03).

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan secara simbolis Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ramler, SH, MM, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Jaheri, M.Si dan Camat Sumpur Kudus, Syamsu J disaksikan oleh Wakil Bupati dan Unsur Forkopimda Kabupaten Sijunjung.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Sijunjung di hadapan sekitar 150 peserta yang terdiri dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat Eselon III menekankan pentingnya komitmen seluruh pejabat di Kabupaten Sijunjung untuk selalu meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian internal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan keseriusan Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya dalam melakukan pengawasan sehingga tujuan pengawasan sebagai Quality Inssurance terwujud dengan baik

(budhi) .@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.