Portal Kabupaten Sijunjung

Perhutanan Sosial dan Geopark Memiliki Kesamaan Tujuan

0

Muaro, MC Sijunjung – Secara konsep, perhutanan sosial dan geopark memiliki kesamaan wilayah, tujuan dan fungsi. Konsep perhutanan sosial secara umum memiliki fungsi konservasi dengan teknik pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pemberian hak izin kelola.

Fungsi edukasi melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan fungsi perekonomian dengan mengharapkan masyarakat bisa memanfaatkan hasil hutan serta fungsi lain secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sejalan dengan itu, geopark dibangun di atas pilar konservasi, edukasi dan membangun perekonomian yang diprioritaskan pada potensi pariwisata, kata manager program Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Provinsi Sumatera Barat, Rainal Daus pada workshop integrasi skema perhutanan sosial dengan rencana pembangunan Kabupaten Sijunjung, di Balairung Lansek Manih, Senin (25/11).

Workshop yang dibuka Sekdakab Sijunjung, Zefnihan, diikuti 86 peserta yang terdiri dari pengurus Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), pengurus organisasi Hutan Kemasyarakatan (HKm), pengrus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pengrus Hutan Tanaman Rakyat (HTR), utusan OPD terkait, camat, walinagari, tenaga ahli, penyuluh kehutanan, pers dan ketua forum pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Sinergi antar pemerintahan nagari dan LPHN dalam pengelolaan hutan nagari, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melindungi hutan secara bersama, ulas Rainal Daus.

Potensi hutan yang ada di Kabupaten Sijunjung serta izin perhutanan sosial yang telah diterbitkan di wilayah ini, hendaknya terintegrasi dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Karena itu, sesuai visi pembangunan Kabupaten Sijunjung yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021, yaitu terwujudnya nagari madani yang maju, jaya, adil dan sejahtera, dengan salah satu misi pengoptimalan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, integrasi perhutanan sosial dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Sijunjung, merupakan langka yang tepat.

Di sisi lain Rainal Daus, menjelaskan, lahirnya peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2018 tentang pelaksanaan fasilitas perhutanan sosial, membuat integrasi perhutanan sosial ke dalam rencana pembangunan di daerah menjadi penting.

Regulasi ini membuka ruang keterlibatan organisasi pemerintah daerah selain dinas kehutanan provinsi untuk terlibat aktif dalam mengembangkan potensi areal hutan melalui program peningkatan ekonomi, termasuk pariwisata.

Justru itu, dalam konteks pengembangan kawasan pariwisata Geopark Silokek, intergrasi perhutanan sosial dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Sijunjung dapat menjadi satu kesatuan, karena di Kecamatan Sumpur Kudus dan di Kecamatan Sijunjung yang merupakan wilayah pembangunan Geopark Silokek, ada 11 wilayah kelola perhutanan sosial.

Besamaan dengan itu, dalam upaya mengintegrasikan perhutanan sosial dengan pembangunan nagari dan desa, juga didukung dengan adanya ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 2 peraturan Menteri Keuangan nomor 49/PMK.7/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa yang menjelaskan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, papar Rainal Daus. –nas@infopublik.sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.