MC Sijunjung – Menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung akan segera membuka pendaftaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan kebutuhan yang disesuaikan masing-masing Tempat Pemilihan Suara (TPS).

“Rekrutmen pantarlih ini rencana awal akan dibuka mulai Rabu, 5-9 Juni 2024. Namun, karena ada perubahan berdasarkan surat KPU RI Nomor 638 Tahun 2024 tentang perubahan kelima atas perubahan keputusan KPU RI nomor 476 Tahun 2022, maka jadwal pembentukan dan pengumuman pantarlih diubah menjadi tanggal 13-17 Juni 2024,” ujar Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM, KPU Sijunjung Juni Wandri, Rabu (5/6/24).

Selain itu kata Juni, berdasarkan pasal 52 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022,  pembentukan pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon pantarlih.

“Pantarlih berjumlah satu orang untuk satu tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan jumlah pemilih dalam satu TPS lebih dari 400 pemilih, KPU kabupaten/kota dan panitia pemungutan suara (PPS) mengangkat dua pantarlih untuk TPS tersebut,” terang Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM.

Adapun syarat pendaftaran sebagai berikut; Warga Negara Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun, berdomisili dalam wilayah kerja, sehat  jasmani dan rohani.

Kemudian melengkapi dokumen seperti; surat pendaftaran, daftar riwayat hidup, foto copy KTP, foto copy ijazah sekeloh menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir, pas photo, surat pernyataan, dan surat keterangan.

“Untuk kelengkapan dokumen diserahkan langsung secara fisik satu rangkap kepada PPS dan arsip bagi pantarlih,” kata Juni.

Tidak hanya itu, kelengkapan dokumen secara fisik juga dibuat dalam bentuk digital (pdf). Kemudian, diserahkan kepada KPU Sijunjung melalui PPS untuk diunggah dalam SIAKBA (sistem informasi anggota KPU dan badan Adhoc).

“Pantarlih yang ditetapkan akan dilantik pada tanggal 24 Juni 2024 mendatang, dengan masa kerja 1 (satu) bulan dimulai dari tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tgl 25 Juli 2024,” pungkasnya. (Dicko)

MC Sijunjung – Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung semakin konsen dalam mengupayakan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Wujud dari hal tersebut, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir didampingi Sekda Zefnihan, Kepala Bappeda Sijunjung Yuni Elviza dan Kadis Sosial Yofritas melakukan koordinasi pengusulan DAK fisik dan non fisik ke Kementerian PPA, Selasa (4/6/24).

Dalam pertemuan itu, rombongan Bupati diterima langsung Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Ratna Susianawati dan mendapatkan apresiasi dari deputi karena Kabupaten Sijunjung merupakan UPTD PPA pertama di Provinsi Sumatera Barat terhitung 24 September 2021.

“Salah satu syarat untuk pengusulan DAK fisik dan non fisik yaitu daerah harus punya UPTD PPA terlebih dahulu dan Kabupaten Sijunjung memiliki persyaratan tersebut, bahkan UPTD PPA Pertama yang berdiri di Sumatera Barat,” ujar Deputi Perlindungan Perempuan Kementerian PPA.

Menurut Deputi, UPTD PPA tersebut adalah bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam mewujudkan perempuan yang berdaya dan melahirkan anak-anak yang berkualitas.

“Inilah bentuk nyata keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan perhatian terhadap perlindungan perempuan dan masa depan anak-anak di Kabupaten Sijunjung,” katanya.

Selain itu, Ratna juga menambahkan UPTD PPA itu juga akan menjadi wadah untuk konsultasi, memberikan pendidikan dan sosialisasi, pelatihan dan bahkan advokasi kepada perempuan dan anak.

“Kita sangat mengapresiasi langkah dan program unggulan untuk mengintervensi upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan Pemkab Sijunjung, salah satunya yakni  Koordinasi pengusulan DAK fisik dan non fisik ke Kementerian PPA untuk memaksimalkan peran dan fungsi UPTD PPA tersebut,” jelasnya.

Sementara, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir mengatakan bahwa koordinasi dan pengusulan DAK fisik dan non fisik Kementerian PPA tersebut dianggarkan untuk tahun 2025 mendatang.

“Untuk tahun 2025, pertama kalinya Kementerian PPA membuka menu untuk DAK fisik khusus untuk perlindungan perempuan dan anak. Jadi, kita berkoordinasi dengan kementerian PPA terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengusulan anggaran dana DAK Fisik Kementerian PPA tersebut, salah satu syaratnya telah terpenuhi yaitu kita mempunyai UPTD perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sijunjung,” jelasnya.

Benny juga menerangkan bahwa DAK Fisik tersebut berupa rehab UPTD PPA, dimana UPTD tersebut nantinya akan menjadi satu wadah dalam membidangi seluruh pelayanan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang mempunyai masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan lain sebagainya di wilayah Kabupaten Sijunjung secara maksimal.

“Kami ingin mendorong agar perempuan dan anak berani berbicara bila merasa mendapat perlakuan yang tidak baik. Insyallah, Ini pekerjaan rumah yang perlu terus dilakukan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak perempuan dan anak dengan dukungan dan doa dari instansi, stakeholder dan warga masyarakat kabupaten Sijunjung mudah mudahan kita bisa mendapatkan dana pusat tersebut sebagai langkah kita dalam memaksimalkan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sijunjung,” tutupnya. (Dicko)

MC Sijunjung – Sebagai upaya memperkuat program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Sijunjung, Wakil Bupati sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Iraddatillah melakukan audiensi bersama BKKBN Pusat dan PT. Indofood Padalarang Bandung Barat, Selasa (4/6/24).

Kegiatan itupun dalam rangka meningkatkan hubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dengan Pemerintah Pusat untuk membahas program bangga kencana dan percepatan penurunan angka stunting.

Dilansir dari sumbarkini.com, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hendri Nurka yang ikut mendampingi Wabup Iraddatillah mengatakan bahwa pada pertemuan tersebut Wakil Bupati Sijunjung Iraddatillah menyampaikan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

“Audiensi ini membahas program yang sudah dan akan dilaksanakan di Kabupaten Sijunjung, serta mempertegas berbagai usulan yang sudah disampaikan melalui Sistem Aplikasi DAK (Krisna) untuk tahun 2025,” ujar Hendri.

Pertemuan di BKKBN itu rombongan Wabup Iraddarillah disambut oleh Plt. Direktur Hubungan antar Lembaga Niken Akhirini, Plt. Kepala Biro Perencanaan Farah adibah serta Tim Stunting Nasional Fathonah beserta anggota selaku pembina wilayah Sumatera Barat.

Hendri menambahkan, di PT. Indofood Padalarang Bandung Barat rombongan diterima oleh Achmad Dwi Riyanto (Head of Manufacturing), Denny Suganda (Head of Human Resources) , Etyk Sri Hartuti (Medical Marketing Manager), Bobby Setiawan M (Institution Sales Officer) , dan Ria Rochyati (Public Relation).

“Audiensi bersama PT. Indofood, Wabup Iraddatillah berharap kerjasama dalam penanganan stunting melalui pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR),” tuturnya.

“Khususnya dalam bentuk pemberdayaan kepada keluarga beresiko stunting dalam rangka pengetahuan tentang pola asuh dan pola perilaku hidup sehat terutama ibu hamil dan keluarga yang memiliki Baduta dan Balita,” tutupnya.

Pada kesempatan itu, Wabup Sijunjung didampingi Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hendri Nurka, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Rahmad Azandi Fajar, Ketua Tim Perencanaan Perwakilan BKKBN Sumatera Barat Reni Elina serta Ketua Tim Advokasi KIE, Rismiati. (rls)

MC Sijunjung – Untuk mensukeskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024 mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sijunjung terus berfokus untuk melakukan perekaman e-KTP bagi warga masyarakat dan anak sekolah yang menuju usia 17 tahun.

Hal itu dilaksanakan dalam rangka agar semua remaja yang berusia 17 tahun di wilayah Kabupaten Sijunjung nantinya memiliki KTP.

Saat dikonfirmasi, Kepala dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sijunjung, Febrizal Anshori menyebut bahwa hal tersebut adalah program utama yang dilakukan oleh Disdukcapil Sijunjung dalam mensukseskan Pemilukada Tahun 2024.

“Diperkirakan masih ada sekitar 5320 wajib KTP yang belum melakukan perekaman E Ktp, 4166 pemilih pemula atau pelajar serta 809 yang berada diluar kabupaten yang belum melakukan perekaman E Ktp yang telah berusia 17 tahun,” ujarnya, Selasa (4/6/24).

“Untuk memudahkan dan mempercepat layanan, Disdukcapil Sijunjung membuka setiap hari, bahkan untuk hari Sabtu dan Minggu sampai pelaksanaan Pemilukada 2024 mendatang. Selain, melayani perekamanan e KTP, dukcapil juga melayani pengurusan Adminduk lainnya. (KK,Akte Kelahiran, akte kematian,KIA, Surat Pindah),” lanjutnya.

Febrizal Anshori menambahkan Pihak Disdukcapil memang tidak bisa memastikan perekaman E KTP bisa mencapai 100 persen dikarenakan beberapa siswa siswi yang telah berumur 17 tahun ada yang bersekolah di luar kota.

“Data keluarga memang di Kabupaten Sijunjung, jadi data yang belum melakukan perekaman ada semua. Kami memberitahu orang tua siswa siswi yang telah memenuhi kriteria pemilih untuk melakukan perekaman data meskipun diluar wilayah Kabupaten Sijunjung dengan mendatangi Disdukcapil setempat,” jelasnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada siswa siswi yang telah cukup umurnya 17 tahun agar segera melakukan perekaman eKTP sebelum pemilukada Serentak agar bisa menggunakan hak suaranya dalam pesta demokrasi tersebut.

“Misalnya pada bulan Oktober atau November sebelum tanggal pelaksanaan Pilkada serentak, seorang anak akan berusia 17 tahun, maka sudah bisa dilakukan perekaman dari sekarang. Kalau sudah melakukan perekaman dari sekarang nanti ketika dia berumur 17 tahun tinggal ambil KTP-nya saja,” imbuhnya.

Meskipun sedang fokus menjalani perekaman eKTP, Disdukcapil Sijunjung juga melakukan program lainnya seperti pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar penerapannya tetap berjalan.

“Jadi kami harap perekaman eKTP ini bisa berjalan baik, karena jemput bola juga sudah kita lakukan ke sekolah-sekolah, Kecamatan hingga nagari,” tukasnya. (Dicko)

MC Sijunjung – Pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota maupun mitra dan masyarakat.

Untuk mendukung kemajuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan perlu adanya kerja sama dan kolaborasi bersama Pemerintah Pusat.

Hal itu terbukti, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir melakukan audiensi bersama Dirjen PAUDDIKDASMEN Kemendikbud RI di Jakarta, Senin (3/6/24) lalu.

Pada kesempatan itu, Bupati Benny Dwifa disambut baik oleh Direktur Jenderal Paud Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud RI, Dr. Iwan Syahril didampingi Kepala Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Muslihudin.

Bupati pun didampingi oleh Sekretaris Daerah, Zefnihan, Kepala Disdikbud, Puji Basuki, Kepala Bapppeda, Yuni Elviza dan Kabid SMP Disdikbud.

Dalam audiensi itu, Bupati Benny Dwifa berkomitmen untuk melaksanakan program dari kemendikbud dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sijunjung.

“Apapun program kemendikbud untuk memajukan pendidikan di Sijunjung kami siap mendukung,” ujarnya.

Ia mengakui kelengkapan sarana dan prasarana di sekolah atau lembaga pendidikan merupakan faktor pendukung terwujudnya pendidikan berkualitas.

“Kami berharap adanya dukungan Kemendikbud terhadap pendanaan dalam rangka melengkapi dan meningkatkan sarana prasarana pendidikan seluruh jenjang, mulai dari PAUD, SD dan SMP,” tukasnya.

Sementara, Dirjen Pauddikdasmen Kemendikbud RI, Dr. Iwan Syahril mengapresiasi keseriusan dan komitmen Pemkab Sijunjung dalam penerapan kebijakan-kebijakan yang linear dengan program Kemendikbud, diantaranya kurikulum merdeka, sekolah penggerak dan guru penggerak.

“Program ini telah menjadi subjek diskusi masyarakat, karena program ini bertujuan untuk mendorong guru untuk menjadi penggerak perubahan dalam sistem pendidikan,” katanya.

Dikatakan Dirjen, guru memiliki peran mulia dan strategis. Sebab, di tangan gurulah masa depan bangsa ditentukan. Ia meyakini tidak ada orang yang sukses tanpa melalui peran seorang guru.

Selain itu, Iwan juga berterima kasih kepada Bupati Sijunjung yang sudah mengangkat kepala sekolah dari guru penggerak.

“Pak Benny sangat luar biasa, telah mendukung sepenuhnya dalam pengangkatan guru PPPK sebanyak lebih dari 1000 orang, apalagi pengangkatan ini mempunyai konsekuensi terhadap penyediaan gaji guru PPPK dari APBD Kabupaten Sijunjung,” tutupnya. (Dicko)

MC Sijunjung – Sinergitas antara penyelenggara pemilu dan jurnalis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan informasi yang akurat.

Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung menggelar konferensi pers bersama para wartawan untuk membahas tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional 2024, Senin (3/6/24).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komisioner KPU Sijunjung, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Juni Wandri didampingi Divisi Hukum dan Pengawasan, Bayu Agung Perdana, Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, Susilaa Andica serta Kasubbag Teknis dan Parmas Sekretariat KPU Sijunjung, Zamri Eka Putra.

Hadir juga Kepala Dinas Kominfo Sijunjung, David Rinaldo, Perwakilan Dinas Kependudukan dan Capil, Perwakilan Polres Sijunjung, Kesbangpol dan Bawaslu Sijunjung.

Pada kesempatan itu, Komisioner KPU Sijunjung, Juni Wandri menyebut tahapan penyelenggara Pilkada sudah dimulai, pihaknya sudah melantik anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Sijunjung.

“Kita sudah melantik sebanyak 186 orang anggota PPS yang tersebar disetiap nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung,” ujarnya.

Selain itu, Juni juga memaparkan jadwal dan tahapan Pilkada serentak 2024.

“Jadwal dan tahapan Pilkada 2024 telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, masyarakat akan memilih gubernur, wali kota, dan bupati beserta masing-masing wakilnya,” tutur Komisioner KPU itu.

Dikatakannya, persiapan Pilkada sudah dimulai sejak Januari lalu dan akan berakhir di bulan September mendatang. Rangkaian persiapan meliputi penetapan tata cara dan jadwal, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, hingga penyusunan daftar pemilih.

“Sementara untuk rangkaian penyelenggaraannya akan dimulai dari Mei hingga Desember 2024. Rangkaian penyelenggaraan meliputi pendaftaran pasangan calon, pelaksaan kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi suara, penyelesaian sengketa hingga pengesahan calon terpilih,” urai Juni.

Berikut Jadwal Persiapan :

• Perencanaan program dan anggaran: 26 Januari 2024

• Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan: 18 November 2024

• Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan: 18 November 2024

• Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: 17 April sampai dengan 5 November 2024

• Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: 17 April sampai dengan 5 November 2024

• Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara: sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

• Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan: 27 Februari sampai dengan 16 November 2024

• Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih: 24 April sampai dengan 31 Mei 2024

• Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih: 31 Mei sampai dengan 23 September 2024.

Jadwal penyelenggara :

• Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan: 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024

• Pengumuman pendaftaran pasangan calon: 24-26 Agustus 2024

• Pendaftaran pasangan calon: 27 sampai dengan 29 Agustus 2024

• Penelitian persyaratan calon: 27 Agustus sampai dengan 21 September 2024

• Penetapan pasangan calon: 22 September 2024

• Pelaksanaan kampanye: 25 September sampai dengan 23 November 2024

• Pelaksanaan pemungutan suara: 27 November 2024

• Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara: 27 November sampai dengan 16 Desember 2024

• Penetapan calon terpilih: paling lambat lima hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU

• Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan: menyesuaikan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi

• Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih: paling lama tiga hari setelah penetapan pasangan calon terpilih. (Dicko)

MC SIJUNJUNG – Bakaua adat digelar masyarakat Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung sebagai bentuk rasa syukur pada Tuhan.

Saat TribunPadang.com berkunjung, Senin (3/6/2024) terlihat arakan bundo kanduang membawa dulang di atas kepala mereka.

Barisan tersusun rapi dan panjang sebelum memasuki tempat Bakaua adat di Tobek Perkampungan Adat.

Terlihat dalam dulang itu ada berbagai macam makanan termasuk lemang, makanan khas Minangkabau.

Lemang makanan yang terbuat dari ketan (puluik) yang dimasak bersama santan dan dikemas dalam wadah bambu, kemudian dimasak dengan perapian atau unggun yang sengaja dibuat untuk itu memasaknya.

Salah satu warga Nagari Sijunjung yang ikut arakan dulang, Nuraini menjelaskan lemang yang berada dalam dulang itu akan diberikan kepada pendatang/pengunjung Bakaua adat.

Dijelaskannya, lemang atau makanan yang ada di dalam dulang diberikan kepada pendatang untuk bersedakah atas hasil panen padi yang diberikan Tuhan.

“Proses memasak lemang dilakukan oleh  warga di Rumahnya sendiri yang memiliki sawah siap panen kemarin untuk dibagi-bagikan,” ucapnya.

Warga lainnya bernama Ernawati juga menjelaskan siap arak-arakan, dulang dikumpulkan secara bersamaan di suatu tempat.

“Lemang nanti akan dibagikan pada siapa saja pengunjung Bakaua Adat,” ucapnya.

Lanjut Ernawati, lemang yang diberikan ada juga terbuat dari ubi dan ada juga lemang biasa itu tergantung dari pembuatnya.

“Saya kemarin bikin 20 buah lemang dari 10 liter beras belum lagi warga yang lain juga lebih banyak membuat lemang,” terangnya.

Menurutnya, ada ratusan lemang yang dikumpulkan oleh warga Sijunjung siap diberikan pada pengunjung.

“Saya berharap tradisi Bakaua ini terus dijaga dan dilestarikan karna sedari saya kecil tak ketinggalan ikut Bakaua yang menjadi ajang bersyukur pada Allah SWT, kemudian juga dapat meningkatkan silaturahmi antar masyarakat,” pungkasnya.(noven/arif)