Minggu, Oktober 12, 2025
Beranda blog Halaman 46

Hari Ini, KPU Sijunjung Resmi Luncurkan Tahapan Pilkada 2024

dicko
-
0

MC Sijunjung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung menggelar peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2024 di Depan Gor Sibinuang Sakti Muaro, Minggu (7/7/24) malam.

Diketahui, tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024.

Sambutan Ketua KPU Kabupaten Sijunjung, Dori Kurniadi

Ketua KPU Kabupaten Sijunjung, Dori Kurniadi menyebut kegiatan itu merupakan peluncuran tahapan pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.

“Kami sangat berharap dukungan dari semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan TNI/ POLRI, tokoh agama, tokoh masyarakat, Insan pers, serta semua pihak untuk dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada,” katanya.

“Untuk itu, kami berharap kita tetap menjalin kerjasama serta keterlibatan masyarakat untuk partisipasinya agar Pilkada 2024 terlaksana dengan baik nantinya,” lanjut Dori.

Dikatakan Ketua KPU, selain melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati tentu nanti juga dilaksanakan yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Pihaknya akan semaksimal mungkin dan mengoptimalkan kerja-kerja KPU untuk mensukseskan kegiatan tersebut.

“Tahapan pendaftaran pencalonan dimulai pada 27-29 Agustus 2024 dan dilanjutkan tahapan pelaksanaan kampanye pada 25 September 2024 s/d 23 November 2024, kemudian puncak dari tahapan ini pada 27 november 2024,” terangnya.

Sementara, Wakil Bupati Sijunjung Iraddatillah berharap partisipasi masyarakat meningkat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Sambutan Wabup Sijunjung, Iraddatillah

“Target kita partisipasi masyarakat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, semakin tinggi partisipasi masyarakat semakin tinggi pula kualitas demokrasi di Ranah Lansek Manih,” tuturnya.

Ia mengajak semua pihak memperkuat komitmen dan menyamakan persepsi dalam menyukseskan pesta demokrasi September nanti.

“Seluruh stakeholder perlu memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara Pilkada, sehingga Pilkada serentak di Kabupaten Sijunjung tetap aman dan kondusif,” ungkap Wabup.

“Kita berharap tidak terjadi konflik selama Pilkada, ini harus kita jaga bersama. Pada rekan-rekan KPU bekerjalah berpedoman pada ketentuan yang ada, jujur adil dan berintegritas,” pungkasnya.

Hadir, Komisioner KPU Provinsi Sumbar, Jona Manedi, Unsur Forkopimda Kabupaten Sijunjung, Ketua GOW Sijunjung, Ny. Dona Iraddatillah, Komisioner KPU Sijunjung, Juni Wandri, Bayu Agung Perdana, Susila Andica, Ria Meilani, Bawaslu Sijunjung, PPK, PPS se Kabupaten Sijunjung.

Kegiatan tersebut dihibur oleh Grup Musik Darak Badarak dan disaksiksikan ratusan masyarakat yang hadir. (Dicko)

TBSS Ke-29, Bupati Sijunjung Kenalkan Wisata Unggulan Ranah Lansek Manih

dicko
-
0

MC Sijunjung – Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir menghadiri acara Taragak Basuo Scooter Sumatera Barat (TBSS) ke-29 di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Muaro Sijunjung, Minggu (7/7/2024).

Diketahui TBSS ini diadakan dua hari berturut-turut, (6-7/7/2024) dengan menampilkan berbagi macam hiburan seni dan kontes vespa.

Dalam sambutannya, Benny menyampaikan berbagai macam wisata unggulan yang ada di Ranah Lansek Manih.

“Selamat datang para scoteris dari dalam maupun luar Sumbar dalam pertemuan menjalin persaudaraan dan jangan lupa nikmati berbagai wisata andalan seperti Perkampungan Adat dan Geopark Silokek,” katanya.

Kegiatan yang diadakan ini menjadi wadah hobi yang bermanfaat serta menghasilkan banyak hal positif.

“TBSS ini merupakan kegiatan yang dibentuk atas kerjasama berbagai pihak dan terima kasih pada panitia serta selalu jaga ketertiban serta tak ada narkoba,” tutupnya.

Kemudian acara dilanjutkan dengan touring bersama menuju Perkampungan Adat Sijunjung.(*)

Kabupaten Sijunjung Tuan Rumah TBSS Ke-29

dicko
-
0

MC Sijunjung – Kabupaten Sijunjung pada tahun ini menjadi tuan Rumah Taragak Basuo Scooter Sumatera Barat (TBSS) ke-29.

TBSS diadakan selama dua hari berturut-turut, (6-7/7/2024).

Ketua Panita TBSS Ke 29, Rahmat Abdullah menjelaskan Kabupaten Sijunjung tahun ini perdana melaksanakan event pespa yang meriah ini.

“Kegiatan yang kami adakan ini tak luput dari bantuan berbagai pihak,” katanya, Minggu (7/7/2024).

Ia menjelaskan kegiatan TBSS Ke 29 memiliki beberapa kegiatan seperti penampilan seni, kontes vespa, dan rolling.

“Penampilan seni telah dimulai sejak kemarin sore sampai malam dengan berbagai hiburan baik tradisi maupun band,” jelasnya.

Bupati Sijunjung, Benny Dwifa meminta TBSS yang diikuti dari berbagi macam daerah baik dari dalam maupun Sumbar menjadikan acara ini sebagai hal yang bermanfaat dan tak ada narkoba.

“Selamat datang para scoteris di Ranah Lansek Manih, nikmati berbagai macam wisata yang sangat indah dan menarik serta acara ini diharapkan berjalan lancar dan tertib,” tutupnya. (*)

Menilik Transformasi Layanan Publik Melalui Mal Pelayanan Publik

dicko
-
0

MC Sijunjung – Masyarakat sebagai pengguna layanan publik tentunya mengharapkan untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Melihat harapan tersebut, saat ini instansi Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bekerja keras untuk meningkatkan layanan dimaksud dengan berbagai cara antara lain menyediakan ruangan pelayanan yang nyaman, membuat inovasi layanan masyarakat yang memudahkan, dan menyediakan sarana konsultasi dan pengaduan baik secara langsung maupun melalui media elektronik, serta membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Salah satu aspek yang berperan penting dalam peningkatan Pelayanan Publik dimaksud adalah adanya Pegawai/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kualifikasi serta kompetensi yang mumpuni dalam memberikan layanan kepada masyarakat. ASN harus didorong untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan.

Inovasi tidak selalu harus besar dan rumit, perbaikan kecil yang berdampak signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas layanan juga sangat berharga.

Kondisi ini diwujudkan dalam transformasi pelayanan public yang modern dan dinamis di bidang perizinan pemerintah melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah mempermudah warga dalam mengurus perizinan.

Implementasi teknologi dalam pelayanan publik itu pun menjadikan MPP sebagai pemberi pelayanan yang tidak biasa.

Kondisi dunia perizinan pemerintah sebelumnya yang membuat masyarakat yang akan mengurus perizinan harus bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain, tinggi biaya, belum terintegrasi dalam satu kantor dan lambat diproses telah mengalami perubahan.

Mal Pelayanan Publik menjadi integrasi pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan  pelayanan serta dapat meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Dalam konteks layanan publik, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting bagi implementasi MPP di berbagai daerah di Indonesia. Pertama, seluruh pelayanan wajib menyediakan standar pelayanan, yang mudah dilihat dan diakses oleh masyarakat. Kedua, aksesibilitas dan pemenuhan sarana prasarana untuk kelompok rentan. MPP harus bisa diakses oleh penyandang disablitas. Dengan menyediakan sarana prasarana, seperti alat bantu dengar, parkir khusus, jalan landai, pegangan/rambatan, toilet difabel, ruang tunggu. Menyediakan ruang laktasi, ruang/pojok bermain anak.

Faktor kunci lainnya adalah konsistensi pejabat publik sebagai pengelola MPP dalam meningkatkan kualifikasi serta kompetensi sumber daya manusia yang ada didalamnya. Petugas MPP harus memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai jenis layanan public yang tersedia di MPP, baik dari sisi persyaratan dan prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan layanan public. Selain itu, perlu dilengkapi dengan keterampilan yang professional, handal mengoperasikan system informasi dan teknologi, serta memiliki kompetensi sikap yang melayani masyarakat.

Pada akhirnya, pelayanan publik menjadi ujung tombak dari usaha negara dalam melayani masyarakatnya. Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ketika kepercayaan itu tidak mampu dijaga maka bisa menimbulkan ketidakpuasan dan dapat memicu konflik sosial maupun konflik politik.

Aparatur sipil merupakan barisan paling depan sebagai penjaga kepercayaan tersebut. Sebagai alat negara dalam usaha mensejahterakan masyarakatnya, Aparatur Sipil Negara diharapkan memiliki serangkaian kompetensi yang perlu secara teratur dan terukur ditingkatkan agar mampu memenuhi ekspektasi masyarakat.

Kompetensi yang harus diperhatikan dan ditingkatkan bukan hanya kompetensi yang bersifat manajerial dan teknis semata namun juga kompetensi sosial kultural. Ketika kompetensi-kompetensi tersebut telah dimiliki secara lengkap oleh aparatur sipil maka diharapkan bisa menjadi agen perubahan yang sifatnya menyeluruh sehingga mampu merubah kualitas pelayanan publik dengan layanan yang mudah, cepat, transparan, dan terjangkau.

Tema : Tantangan Kompetensi Pejabat Administrator ASN Dalam Peningkatan Pelayan Publik

Oleh : Kelompok 1 Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 1 Puslatbang PKASN LAN-RI Tahun 2024

Menilik Transformasi Layanan Publik Melalui Mal Pelayanan Publik

Novfiandry Fernandes
-
0

MC SIJUNJUNG – Tantangan Kompetensi Pejabat Administrator ASN dalam Peningkatan Pelayan Publik

Oleh: Kelompok 1 Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 1 Puslatbang PKASN LAN-RI Tahun 2024

MASYARAKAT sebagai pengguna layanan publik tentunya mengharapkan untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Melihat harapan tersebut, saat ini instansi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, bekerja keras untuk meningkatkan layanan dimaksud dengan berbagai cara.

Di antaranya menyediakan ruangan pelayanan yang nyaman, membuat inovasi layanan masyarakat yang memudahkan, dan menyediakan sarana konsultasi dan pengaduan baik secara langsung maupun melalui media elektronik, serta membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Salah satu aspek yang berperan penting dalam peningkatan Pelayanan Publik dimaksud adalah adanya Pegawai/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kualifikasi serta kompetensi yang mumpuni dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

ASN harus didorong untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan. Inovasi tidak selalu harus besar dan rumit, perbaikan kecil yang berdampak signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas layanan juga sangat berharga.

Kondisi ini diwujudkan dalam transformasi pelayanan publik yang modern dan dinamis di bidang perizinan pemerintah melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah mempermudah warga dalam mengurus perizinan. Implementasi teknologi dalam pelayanan publik itu pun menjadikan MPP sebagai pemberi pelayanan yang tidak biasa.

Kondisi dunia perizinan pemerintah sebelumnya yang membuat masyarakat yang akan mengurus perizinan harus bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain, tinggi biaya, belum terintegrasi dalam satu kantor dan lambat diproses telah mengalami perubahan.

Mal Pelayanan Publik menjadi integrasi pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan serta dapat meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Dalam konteks layanan publik, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting bagi implementasi MPP di berbagai daerah di Indonesia.

Pertama, seluruh pelayanan wajib menyediakan standar pelayanan, yang mudah dilihat dan diakses oleh masyarakat.

Kedua, aksesibilitas dan pemenuhan sarana prasarana untuk kelompok rentan. MPP harus bisa diakses oleh penyandang disablitas.

Dengan menyediakan sarana prasarana, seperti alat bantu dengar, parkir khusus, jalan landai, pegangan/rambatan, toilet difabel, ruang tunggu. Menyediakan ruang laktasi, ruang/pojok bermain anak.

Faktor kunci lainnya adalah konsistensi pejabat publik sebagai pengelola MPP dalam meningkatkan kualifikasi serta kompetensi sumber daya manusia yang ada di dalamnya.

Petugas MPP harus memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai jenis layanan publik yang tersedia di MPP, baik dari sisi persyaratan dan prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan layanan publik.

Selain itu, perlu dilengkapi dengan keterampilan yang professional, handal mengoperasikan sistem informasi dan teknologi, serta memiliki kompetensi sikap yang melayani masyarakat.

Pada akhirnya, pelayanan publik menjadi ujung tombak dari usaha negara dalam melayani masyarakatnya. Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Ketika kepercayaan itu tidak mampu dijaga maka bisa menimbulkan ketidakpuasan dan dapat memicu konflik sosial maupun konflik politik.

Aparatur sipil merupakan barisan paling depan sebagai penjaga kepercayaan tersebut. Sebagai alat negara dalam usaha menyejahterakan masyarakatnya, Aparatur Sipil Negara diharapkan memiliki serangkaian kompetensi yang perlu secara teratur dan terukur ditingkatkan agar mampu memenuhi ekspektasi masyarakat.

Kompetensi yang harus diperhatikan dan ditingkatkan bukan hanya kompetensi yang bersifat manajerial dan teknis semata namun juga kompetensi sosial kultural.

Ketika kompetensi-kompetensi tersebut telah dimiliki secara lengkap oleh aparatur sipil maka diharapkan bisa menjadi agen perubahan yang sifatnya menyeluruh sehingga mampu merubah kualitas pelayanan publik dengan layanan yang mudah, cepat, transparan, dan terjangkau.(Novdel Fendri Melva Putra)

Perkuat Koordinasi Bersama Stakeholder, KPU Sijunjung Adakan Rakor Persiapan Tahapan Pilkada 2024

dicko
-
0

MC Sijunjung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung terus memperkuat koordinasi dengan stakeholder untuk persiapan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024.

Hal itu ditandai dengan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Unsur Forkopimda, Kepala OPD, para Kapolsek, Danramil, Camat, Bawaslu serta PPK Se Kabupaten Sijunjung.

Kegiatan tersebut digelar di Hotel The ZHM Premiere Padang selama dua hari, Jumat-Sabtu 5-6 Juli 2024.

Rapat tersebut membahas sejumlah isu krusial terkait persiapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati. Beberapa poin utama yang dibahas antara lain meliputi persoalan, yakni persiapan Pemungutan suara ulang untuk anggota DPD RI, pemutakhiran data pemilih, Tahapan Kampanye, keamanan, kesehatan dan penyaluran logistik serta isu lainnya.

Dalam arahan Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir menyebut Pilkada serentak tahun 2024 merupakan pesta demokrasi yang harus dilaksanakan secara jujur.

“Mari bersama-sama kita kawal pilkada November mendatang dengan adil, transparan dan akuntabel, di perlukan penyelenggara yang profesional, independen dan berintegritas,” ujarnya.

Arahan Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir

Benny berharap KPU aktif dalam mensosialisasikan Pilkada ke masyarakat agar partisipasi pemilih meningkat dari sebelumnya.

“Sinergitas dan koordinasi sangat penting dengan semua stakeholder yang ada, sehingga penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sijunjung dapat berjalan dengan Sukses, lancar aman dan tertib,” ungkap Bupati.

Sementara, Plh Ketua KPU Sijunjung Bayu Agung Perdana dalam sambutannya menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara semua pihak, baik itu KPU, Pemerintah daerah Sijunjung, PPK,KPPS, Polri,TNI serta Kecamatan untuk memastikan pelaksanaan pemilihan Kepala daerah secara serentak tersebut bisa berjalan lancar dan aman.

“Rapat ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar instansi dan memastikan bahwa semua persiapan berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Sijunjung dapat menjalankan hak pilihnya dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Bayu juga menyampaikan bahwa tahapan pemilu kali ini tidak hanya Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, akan tetapi juga tahapan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Oleh karena itu, Bayu menuturkan bahwa kesuksesan tahapan Pilkada harus melalui penguatan antar lembaga yang selalu berkomunikasi dan berkoordinasi serta sinergitas semua komponen yang sama-sama mensukseskannya.

“Kepada kita semua komponen baik Kejaksaan, Polres, wartawan dan lainnya bisa bersinergi dalam menjalankan tahapan Pilkada sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur mengenai jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” terangnya.

Kemudian, Juniwandri selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM menambahkan ratusan petugas Pantarlih mulai melakukan proses coklit pemutakhiran data pemilih hingga 24 Juli 2024 mendatang.

“Penting adanya partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, serta untuk memastikan kelancaran dan keakuratan data pemilih pada Pilkada 2024 saat dilakukan coklit oleh petugas Pantarlih,” katanya.

Menurutnya, Proses coklit yang akan berlangsung hingga 24 Juli 2024 mendatang merupakan langkah krusial dalam memverifikasi serta memutakhirkan data pemilih. Karena itu, pihaknya menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas Pantarlih yang akan mendatangi setiap rumah warga.

“Kami sangat berharap stakeholder beserta masyarakat yang memiliki hak pilih dapat mendukung penuh proses Coklit ini dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas kami dilapangan. Partisipasi aktif dari warga wajib pilih juga sangat penting untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan demokratis,” terangnya.

Juni Wandri berharap dengan rapat koordinasi antara stakeholder yang dilaksanakan tersebut bisa memberi masukkan-masukkan dari semua komponen untuk penguatan antar lembaga demi suksesnya Pilkada Serentak 2024.

Hadir dalam kesempatan tersebut KPU Provinsi yang diwakili oleh Medo Putra selaku Divisi Perencanaan data dan Informasi, Kapolres Sijunjung, Kasi Pidum Kejaksaan Sijunjung, Kepala OPD, para Kapolsek, Danramil, Camat, Bawaslu serta PPK Se-Kabupaten Sijunjung. (Dicko)

Anggota BPN Se-Kecamatan Lubuak Tarok Di Tingkatkan Kpasitasnya, Bupati Sijunjung: Semoga Menjadi Mitra Bagi Nagari Dalam Meningkatkan Pembangunan

Novfiandry Fernandes
-
0

MC SIJUNJUNG – Bupati Kabupaten Sijunjung Benny Dwifa Yuswir membuka kegiatan bimtek peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) se-Kecamatan Lubuak Tarok, Jumat (5/7/2024).

Bimtek ini digelar selama tiga hari berturut-turut, (05-07/7/2024) di Axana Hotel Padang.

Diketahui, Bimtek itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas anggota BPN dalam menjalankan tugas pokoknya secara optimal.

Pada kesempatan itu Bupati Kabupaten Sijunjung Benny Dwifa Yuswir juga mengukuhkan pengurus Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Kecamatan Lubuak Tarok periode 2024-2027.

Dalam sambutanya Bupati mengucapkan selamat kepada pengurus Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Kecamatan Lubuak Tarok periode 2024-2027 yang baru saja dikukuhkan, Semoga dapat menjalan amanah dan tugas dengan baik.

la berharap kepada pengurus BPN yang baru saja dikukuhkan agar bisa sebagai wadah bagi Nagari dalam peningkatan membangun Sijunjung untuk kedepannya.

Selain itu, BPN diharapkan betul-betul menjadi mitra bersama bagi pemerintahan nagari, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten dalam melanjutkan pembangunan.

Kemudian, Peningkatan kapasitas ini sangat penting di gelar seiiring adanya regulasi di tingkat pusat, Kita harus sama-sama mengetahui dan melaksanakannnya.

Dikatakan Bupati Benny, Daerah memiliki potensi dan tugas yang besar untuk menyejahterakan masyarakatnya, sehingga diperlukan suatu upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola berbagai potensi daerah
tersebut secara lebih sistemik dan berkelanjutan.

“Untuk itu dalam meningkatkan sumber daya manusia kita tidak ingin lagi menemukan anak-anak kita yang tidak bersekolah di sijunjung khususunya.

Ia juga menghimbau untuk bersama-sama mengsuskseskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus Sumatera Barat untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD ) pada tanggal 13 Juli mendatang.

Adapun pengurus yang di kukuhkan di antaranya. Ketua Umum Buspa Yuta, SP, Ketua I Indra Gunawan, Ketua II Suwandy Dt. Eno Kayo, Seketaris Putri Mayang Sari S.Hum, Wakil Seketaris Marniati, Wahyuni Gusri S.Pd.I, Ketua Bidang Intelektual dan Pelatihan Dardis.

Selanjutnya, Anggota Bidang Intelektual dan Pelatihan Delfikri Efendi, Ketua Bidang Humas dan Kemitraan Marlis, Anggota Bidang Humas dan Kemitraan Samsi Wilman, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Yuswardi I S.Pd dan Anggota Bidang Informasi dan Komunikasi Wahyu Djuniawan Munadji.(noven)

PAW Panwascam Kupitan, Dilantik Bawaslu Kabupaten Sijunjung

Novfiandry Fernandes
-
0

MC SIJUNJUNG – Bawaslu Kabupaten Sijunjung melakukan pelantikan penggantian antar waktu (PAW) anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kupitan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 pada hari Jum’at 5 Juli 2024 di Hotel Bukit Gadang Muaro Sijunjung

Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Gusni Fajri memberi pesan kepada PAW yang dilantik agar segera menyesuaikan diri

Sebagai informasi, PAW Panwascam Kupitan yang dilantik adalah atas nama, Nanda Eka Putra yang menggantikan Fathul Rizky yang telah mengundurkan diri dari anggota panwascam Kupitan pada 26 Juni 2024

Pelantikan ini merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor  19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

DSC01875

Pada prosesi pelantikan yang berlangsung, dilakukan penandatanganan SK dan berita acara, serta pengambilan sumpah/janji jabatan anggota panwascam dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 oleh ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Gusni Fajri, disaksikan Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Dewi Lusianita, SE,MM, serta Ketua Panwascam se Kabupaten Sijunjung.

Pada kesempatan itu, PAW Panwascam yang dilantik yaitu Nanda Eka Putra juga membacakan dan menandatangani pakta integritas.(noven)

Bawaslu Sijunjung Gelar Pelatihan Tatanaskah dan Kearsipan

Novfiandry Fernandes
-
0

MC SIJUNJUNG – Pengarsipan sangat penting bagi suatu lembaga sebagai dokumen yang bisa dijadikan bukti otentik. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung mengadakan pelatihan Tata Naskah dan Kearsipan yang diikuti Sekretariat Bawaslu dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Sijunjung pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

DSC01881
Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Gusni Fajri

Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Gusni Fajri mengatakan, pelatihan ini terkait dengan pengelolaan administrasi dan publikasi di Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Sijunjung dengan tujuannya agar memiliki kapasitas dalam bidang kearsipan dan kehumasan.

“Kegiatan ini untuk peningkatan kapasitas SDM Panwascam agar dalam pekerjaannya sesuai aturan, baik dalam tata kelola naskah maupun kearsipan,” ujar Gusni Fajri saat membuka pelatihan tersebut di Hotel Bukit Gadang Muaro Sijunjung, Jum’at 5 Juli 2024

DSC01879
Kepal Sekretariat Bawaslu, Dewi Lusianita,SE, MM

Semantara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu, Dewi Lusianita, SE, MM selaku ketua pelaksana menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemahaman jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dalam tata kelola kearsipan dan naskah dinas yang baik dan benar benar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ditetapkan

Narasumber pada pelatihan ini ujar Lusi adalah Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung.(noven/rls)

Pada Minggu, KPU Sijunjung Akan Gelar Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

dicko
-
0

MC Sijunjung – Kalau tidak ada aral melintang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung akan menggelar kegiatan peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2024 di Jln M Yamin Depan Gor Sibinuang Sakti Muaro, Minggu (7/7/24).

Plh Ketua KPU Sijunjung, Bayu Agung Perdana didampingi Komisioner KPU, Juni Wandri membenarkan kegiatan peluncuran tahapan Pemilihan Bupati dan Wabup Sijunjung.

“Ya, KPU akan mengadakan kegiatan peluncuran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung dengan menghadirkan grup musik Darak Badarak dan undangan untuk semua pihak telah kita layangkan,” ujarnya, Jumat (5/7/24).

Untuk kegiatan tersebut, KPU Sijunjung juga mengundang rekan rekan wartawan untuk hadir dengan surat undangannya bernomor 258/PL.01.1-Und/1303/2024 tertanggal 4 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Plh Ketua KPU Bayu Agung Perdana.

Menurutnya, kegiatan peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung akan dimulai pada pukul 19.30 WIB dan dimeriahkan oleh grup Darak Badarak serta menyediakan doorprize yang menarik bagi hadirin yang beruntung nantinya.

“Mari kita ikuti kegiatan peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung sebagai bentuk sosialisasi dimulainya proses Pilkada serentak se Indonesia, 27 November 2024,” tukasnya. (*)

1...454647...206Halaman 46 dari 206

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sijunjung

Contact us: diskominfo@sijunjung.go.id

© Pemerintah Kabupaten Sijunjung