MC SIJUNJUNG – Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar) terus mengupayakan penurunan angka stunting dengan melakukan berbagai macam program dan kegiatan.
Salah satu kegiatannya yakni menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Intervensi Serentak Pencegahan Stunting bagi Ketua PKK Jorong se Kabupaten Sijunjung.
Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah pusat gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang digelar secara serentak pada Juni 2024 ini di seluruh Indonesia.
Bimtek itu digelar selama tiga hari, Mulai Rabu (12/6/2024) sampai Jumat (14/6/2024) di Rocky Hotel Padang.
Peserta dari kegiatan angkatan pertama ini diantaranya dari Kecamatan Sijunjung sebanyak 56 orang, Kecamatan IV Nagari sebanyak 17 orang, Kecamatan Lubuk Tarok sebanyak 24 orang dengan pendamping dari masing-masing kecamatan sebanyak 1 orang dari unsur TP PKK Kecamatan.
Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir mengatakan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting dilakukan sebagai upaya kejar target mempercepat penurunan stunting di bawah 14 persen di tahun ini.
“Ketua PKK Jorong menjadi ujung tombak pelaksanaan program PKK di nagari ujarnya dan Ketua PKK Jorong harus memiliki peran dalam mengawal pengentasan angka stunting di setiap nagari,” katanya.
Kadis DPMN Kabupaten Sijunjung, Joni Antonius menjelaskan tujuan dari kegitan ini untuk meningkatkan peran dan fungsi kelompok PKK sebagai lembaga kemasyarakatan nagari dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui keluarga.
Selain itu, ikut melaksanakan gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Kabupaten Sijunjung.
Dijelaskannya pemerintah melaksanakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Tahun 2024.
“Kegiatan Pengukuran dan Intervensi Serentak ini dilakukan secara nasional di 38 provinsi, sehingga didapatkan data akurat by name by address yang nantinya sebagai dasar pemberian intervensi program yang semakin terarah dan tepat sasaran,” jelasnya.
Lanjut Joni, Pengukuran dan Intervensi serentak sebagai gerakan bersama yang melibatkan semua kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa untuk mencegah lahirnya anak stunting baru.(noven)
