Portal Kabupaten Sijunjung

PEMKAB AJUKAN TIGA RANPERDA

0

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung ajukan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) kepada DPRD setempat.   Nota penjelasan ketiga Ranperda itu, disampaikan Bupati Yuswir Arifin Datuak Indo Marajo dalam rapat paripurna DPRD, di gedung dewan, Rabu (8/6).

Rapat yang dipimpin ketua DPRD Mukhlis Rasyid, dihadiri Forkopinda, Sekdakab A.T. Rohendi, pejabat teras Pemkab, para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),  camat se-Kabupaten Sijunjung dan segenap anggota dewan.

Ketiga Ranperda yang diajukan, tentang pernyetaan modal pemerintah daerah kepada pihak ketiga, Ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pedoman umum dan tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik nagari serta Ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Bupati mengatakan, untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan upaya menambah sumber pendapatan guna pembiayaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga, merupakan salah satu sarana untuk menambah dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Penyertaan modal Pemda merupakan pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha negara/daerah. Pendapatan asli daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut dalam bentuk deviden atau bagian laba dari BUMN/BUMD.

Dengan keluarnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik nagari, maka peraturan daerah Kabupaten Sijunjung nomor 12 tahun 2012 tentang pedoman umum dan tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik nagari harus dirubah dan disesuaikan.

Sedangkan dengan berlakunya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan telah menjadi kewenangan Pemda kabupaten/kota.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan  pembangunan, maka BPHTB perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sijunjung nomor 11 tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diharapkan  dapat memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, legalitas dan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, hapar Bupati Yuswir Arifin. –nas@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.