Portal Kabupaten Sijunjung

PEMDA WAJIB MEWUJUDKAN KAWASAN TANPA ROKOK

0

Sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, salah satu hak dasar adalah “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Tembakau dan produk yang mengandung tembakau adalah zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan.

Sebagaimana tertuang dalam nota penjelasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kawasan  Tanpa Rokok yang diajukan DPRD Kabupaten Sijunjung kepada pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk dibahas secara bersama, asap rokok sangat membahayakan kesehatan si perokok, maupun orang lain yang ada disekitarnya, karena asap rokok mengandung lebih dari 4000 jenis senyawa kimia.

Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik). Asap rokok juga berbahaya bagi bayi dan anak–anak.

Meski perokok dapat meyebabkan kematian mendadak (sudden infant death syndrome), ISPA, Asthma, bronchitis, namun tidak mudah mengubah kebiasaan merokok di sembarang tempat yang dibenarkan bertahun-tahun.

Sementara merokok  di dalam ruangan tertutup sangat membahayakan kesehatan khususnya bagi bukan perokok, karena asap yang mengandung ribuan zat beracun akan berputar-putar di ruangan dan menempel di setiap benda yang ada. Setelah itu siap untuk dilepaskan lagi dan diisap oleh bukan perokok. Sedangkan ventilasi terbukti tidak efektif menghilangkan partikel-pertikel beracun rokok.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk melindungi seluruh masyarakat dari bahaya asap rokok melalui Undang–Undang Kesehatan No. 36/2009 pasal 115 ayat 1 dan ayat 2 yang mengamanatkan kepada Pemda (wajib) untuk menetapkan dan menerapkan KTR di wilayahnya.

Secara fisiologis berbangsa dan bernegara Ranperda Kawasan  Tanpa Rokok tidak melarang kesenangan/kebiasaan seseorang untuk merokok, namun sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila selaku falsafah bangsa yang salah satunya adalah kodrat dari manusia sebagai mahkluk sosial, dimana tercermin berupa nilai kearifan budaya lokal, tepa selira (tenggang rasa).

“Sedangkan menurut filosofis masyarakat Minangkabau,  kita harus memiliki raso jo pariso, raso dibawo naik, pareso dibawo turun, lamak diawak katuju dek urang, awak mandapek orang jan kahilangan, awak sanang urang jan seso”.

Disamping itu, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat aditif berupa produk tembakau bagi kesehatan, menyatakan bahwa Pemda wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok yang dipertegas dengan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/ Menkes/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok. –nas.sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.