Portal Kabupaten Sijunjung

PEJABAT IKUTI SOSIALISASI RANHAM

0

Para asisten, kepala SKPD, Kabag dan camat di lingkungan Pemkab Sijunjung, mengikuti sosialisasi rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM), di Balairung Lansek Manih kompleks Kantor Bupati, Rabu (21/12).

Sosialisasi yang dibuka Wakil Bupati H. Arrival Boy, diselenggarakan aparatur Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Setdakab Sijunjung.

Wabup mengatakan, permasalahan HAM bukanlah permasalahan yang baru. Bila dipelajari tiori kenegaraan  yang dikemukakan John Lokce, disebutkan bahwa timbulnya negara adalah untuk melindungi HAM.

Di Indonesia HAM  sebenarnya telah ada dan telah dituangkan  dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meski tidak secara tegas, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diungkapkan bahwa tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam rangka memperjuangkan HAM, yaitu melepaskan diri dari penjajah.

Negara Indonesia dalam tata masyarakat internasional telah mengakui  berbagi deklarasi dan konvensi HAM, seperti deklarasi universal hak asasi manusia tahun 1948, konvensi internasional tentang hak sipil dan politik tahun 1966, konvensi internasional tentang hak ekonomi, sosial budaya dan juga telah mengundangkan  Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Implementasi HAM tidak hanya sebatas pada masalah normatif tapi pemerintah dengan instrumen peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 75 tahun 2015 tentang rencana aksi nasional HAM Indonesia tahun 2015-2019 menghendaki adanya aksi nyata dalam pemenuhan, penghormatan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Berdasarkan Perpres nomor 75 tahun 2015, pelaksanaan HAM tidak hanya tugas dan tanggungjawab pemerintah  pusat tapi juga menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang di fasilitasi oleh suatu panitia rencana aksi nasional hak asasi manusia diberbagai program utama, yaitu pembentukan dan penguatan institusi pelaksana rencana aksi nasional hak asasi manusia, harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah, pendidikan hak asasi manusia, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat serta pemantauan, evaluasi dan laporan, jelas Wabup Arrival Boy.

Kabag Hukum dan HAM Setdakab Sijunjung, Wandri Fahrizal, SH selaku ketua pelaksana mengatakan, maksud penyelenggaraan sosialisasi, adalah memberikan pemahaman tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia dan lingkup pelaksanaannya sesuai Perpres nomor 75 tahun 2015.

Sedangkan tujuannya, meningkatkan penghormatan, memajukan penegakan dan pemenuhan HAM di Kabupaten Sijunjung.

Supaya maksud dan tujuan penyelenggaraan sosialisasi tercapai sesuai sasaran dan harapan, materi yang disampaikan disajikan oleh pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM serta pejabat dari Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat, jelas Wandri Fahrizal. –nas.sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.