Portal Kabupaten Sijunjung

PEGAWAI HARUS MENGHAYATI PELAYANAN PRIMA

0

Gencarnya tuntutan masyarakat akan pelaksanaan pemerintahan yang baik, seharusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lambannya birokrasi pemerintahan dalam bekerja, adanya prosedur yang berbelit serta lamanya proses surat menyurat dan sikap aparat yang kurang sopan dalam pelayanan, jelas menyebabkan masyarakat mengeluh dan kecewa dalam berurusan.

Supaya ke depan pejabat dan pegawai Pemkab Sijunjung mampu memberikan yang terbaik kepada rakyat, seiring dengan penyusunan Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, reformasi birokrasi akan dilakukan secara arif dan bijaksana, kata Bupati  Yuswir Arifin Datuak Indo Marajo, Selasa (6/12), di ruang kerjanya.

Perlunya dilakukan reformasi birokrasi, karena selaku abdi negara dan masyarakat, disamping disiplin diri dan kemampuan, pelayanan terbaik juga merupakan kunci keberhasilan pegawai dan pejabat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

Sebagai aparatur yang diberi amanah, kepercayaan dan tanggungjawab oleh rakyat, Pemkab Sijunjung memang telah berbuat. Namun masih banyak yang perlu dan harus dilakukan dalam memajukan pembangunan yang bermuara kepada peningkatan ekonomi dan kesejahtraan  rakyat. Salah satu diantaranya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kata lain bukan pejabat dan pegawai  yang harus dilayani.

Yang disebut terbaik, adalah pelayanan yang tepat, cepat, akurat dan transparansi, sehingga menimbulkan kepuasan terhadap masyarakat yang berurusan.

Selain memberikan yang terbaik, reformasi birokrasi juga untuk mewujudkan  pelayanan prima kepada masyarakat, karena pelayanan prima tidak hanya sekedar ucapan dan semboyan, tapi benar-benar harus dilakukan oleh seluruh pegawai dan pejabat tambah bupati.

Supaya terwujud, seluruh pegawai dan pejabat Pemkab Sijunjung, terutama yang berhadapan dan berhubungan langsung dengan masyarakat, harus mengetahui, mengerti dan menghayati  apa yang dimaksud dengan pelayanan prima.

 “Jika pegawai dan pejabat tidak mengerti dan menghayati dengan pelayanan prima,  mana mungkin bisa diterapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diemban, sehingga pelayanan prima yang selalu didengungkan hanya sekedar didengungkan dan diucapkan. Untuk itulah reformasi birokrasi perlu dilakukan,” tegas Bupati Yuswir Arifin. –nas.sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.