Portal Kabupaten Sijunjung

PDAM JALIN KERJA SAMA DENGAN KEJARI

0

Aparatur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung menjalin kerja sama bidang hukum perdata dan tata usaha negara dengan aparatur Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

 

Kerja sama  yang dijalin, ditandatangani oleh direktur PDAM Tirta Sanjung Buana, Doni Novriedi, SH sebagai pihak pertama dengan Kajari Sijunjung, M. Rizal Sumadi Putra, SH, MH sebagai pihak kedua, di Aula PDAM, Senin (27/8).

 

Acara penandatanganan kerja sama itu, dihadiri Kasi Datun, Kasi Intel, Kasi Pidum, Kasi Pidsum dan Kasubag Umum Kejari serta pejabat dan pegawai PDAM Tirta Sanjung Buana.

 

Kerja sama yang ditandatangani terdiri dari 10 pasal. Pasal pertama berbunyi, kerja sama ini bertujuan menyelesaikan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh pihak pertama.

 

Bunyi pasal kedua, dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, pihak pertama dapat meminta bantuan dan pertimbangan hukum dan selanjutnya pihak kedua  menyatakan bersedia memberi bantuan dan pertimbangan hukum kepada pihak pertama.

 

Bunyi pasal ketiga, bantuan dan pertimbangan hukum oleh pihak kedua tersebut dapat diminta oleh pihak pertama dengan memberikan surat kuasa khusus untuk mewakili pihak pertama di dalam mau pun di luar pengadilan, baik dalam kedudukan sebagai penggugat mau pun tergugat.

 

Pasal keempat, dalam hal pelaksanaan kerja sama ini pihak kedua menyatakan bersedia menerima surat kuasa khusus untuk mewakili pihak pertama di dalam mau pun di luar pengadilan, baik dalam kedudukan sebagai penggugat mau pun tergugat.

 

Pasal kelima, pelaksanaan surat kuasa khusus sebagaimana tersebut dalam pasal empat di atas, pihak kedua akan melaporkan tahapan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada pihak pertama.

 

Pasal keenam, biaya yang dikeluarkan sehubungan pelaksanaan kerja sama ini, dibebankan kepada pihak pertama. Pasal ketujuh, kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

 

Dalam hal pihak pertama berkeinginan untuk memperpanjang kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak pertama wajib memberi tahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak kedua selambat-lambatnya tiga bulan sebelum diakhiri kesepakatan bersama ini.

 

Pengakhiran kesepakatan bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (liabilities) apa pun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati sebelumnya secara tegas dan tertulis oleh para pihak.

 

Bunyi pasal kedelapan, setiap perubahan yang mungkin terjadi dalam ketentuan kerja sama ini, akan diperbaiki berdasarkan kesepakatan para pihak. Pasal kesembilan, hal-hal yang belum diatur di dalam kerja sama ini akan dimusyawarahkan dan ditetapkan lebih lanjut oleh para pihak dalam ketentuan sendiri.

 

Pasal ke-10, kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermaterai cukup, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. nas@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.