Portal Kabupaten Sijunjung

NAGARI PERCONTOHAN JANGAN HANYA SEREMONIAL

0

nagariPenetapan nagari percontohan gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu langkah percepatan mewujudkan pelaksanaan 10 program PKK serta menjadi contoh bagi nagari lain.

Karena itu, penetapan nagari percontohan diharapkan tidak hanya seremonial untuk memenuhi permintaan tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat, tapi benar-benar menjadi contoh bagi nagari yang lain, harap Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Setdakab Sijunjung, Syahrial pada pembukaan bimbingan teknis gerakan PKK, di Los Tabek Nagari Sijunjung, akhir pekan lalu.

Bimbingan teknis gerakan PKK yang diselenggarakan PKK Provinsi Sumatera Barat, diikuti pengurus dan anggota PKK dari lima nagari percontohan gerakan PKK.

Kelima nagari itu, Tanjung Labuah, Kecamatan Sumpur Kudus sebagai nagari percontohan kelompok Dasawisma, Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, nagari percontohan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Sinyamu, Kecamatan Tanjung Gadang, nagari percontohan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Nagari Sijunjung sebagai percontohan hatinya PKK serta Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru percontohan pengelolaan dan pemanfaatan Toga.

Pembukaan yang berlangsung sederhana, dihadiri ketua tim Penggerak PKK Sumbar Ny. Hj. Nevi Irwan Prayitno, ketua dan wakil ketua TP PKK Kabupaten Sijujung Ny. H. En Yuswir Arifin dan Ny. Hj. Ria Arrival Boy, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para camat serta nara sumber.

Supaya tidak hanya seremonial untuk memenuhi permintaan tim penggerak PKK Sumatera Barat, dalam mewujudkan nagari percontohan gerakan PKK ini tentu tidak hanya tugas dan tanggungjawab PKK semata, tapi sangat diperlukan dukungan dan bantuan SKPD melalui singkronisasi program dan kegiatan serta dukungan dan bantuan camat selaku dewan pembina PKK kecamatan, ulas Syahrial.

Di sisi lain Syahrial mengatakan, sesuai Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, nagari memiliki kewenangan luas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nagari serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.

Dalam  undang-undang itu, pada tahun 2016 ini nagari mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dibanding 2015. Anggaran yang cukup besar itu, boleh dipergunakan untuk program dan kegiatan bersifat non fisik, seperti pendidikan dan pelatihan guna pemberdayaan masyarakat di nagari.

Karena alokasi anggaran untuk PKK sangat terbatas, peluang itu perlu dimanfaatkan dengan baik oleh PKK nagari untuk penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas PKK dan kader nagari. –nas@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.