Portal Kabupaten Sijunjung

MUTASI AKAN DIGULIR DI PEMKAB SIJUNJUNG

0

Menyikapi rumor yang berkembang tentang mutasi yang akan digulir di lingkungan Pemkab Sijunjung, Wakil Bupati H. Arrival Boy menjelaskan bahwa mutasi memang akan dilakukan. Namun sampai saat ini prosesnya masih mengevaluasi kinerja para pejabat dan staf.

Penjelasan itu disampaikan Wakil Bupati Arrival ketika membacakan nota jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi DPRD terhadap tiga Ranperda, pada rapat paripurna di gedung dewan, Selasa  (21/6).

Rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Mukhlis Rasyid, dihadiri Sekdakab Sijunjung A.T. Rohendi, pejabat teras Pemkab, para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),  camat se-Kabupaten Sijunjung dan segenap anggota dewan.

Menjawab pertanyaan Fraksi Nurani Nasional Wabup mengatakan,  sehubungan dengan adanya rumor akan ada mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, hal tersebut memang akan dilakukan. Namun untuk saat ini bupati dan wakil bupati masih mengevaluasi kinerja para pejabat dan staf yang ada untuk dilakukan penataan dan penyegaran.

Terkait dengan wacana Kementerian PAN dan RB yang akan merumahkan sejuta PNS di Indonesia butuh pengkajian yang lebih mendalam dan matang, dijelaskan bahwa dengan jumlah 4,5 juta PNS, pemerintah pusat merasakan beratnya beban keuangan negara (APBN) yang harus ditanggung, maka muncul wacana untuk merasionalisasikan jumlah PNS, namun wacaana pemerintah tersebut masih dalam pengkajian yang sangat mendalam dan matang ditingkat Kementerian Teknis.

Menjawab pertanyaan Fraksi Keadilan Sejahtera tentang sejauh mana aktifitas investasi yang dilakukan saat ini memberikan kontribusi pada kemanfaatan ekonomi, sosial  dan pertumbuhan ekonomi dalam upaya memajukan kesejahteraan umum masyarakat Kabupaten Sijunjung dan apakah investasi ini membebani APBD, Wabup menjelaskan bahwa investasi daerah telah menyumbangkan pendapatan kepada daerah lebih kurang 20 persen pertahun.  Sedangkan dari sisi aspek sosial akan menumbuhkan tingkat perekonomian dan tingkat lapangan pekerjaan.

Tentang kesiapan nagari dalam pembentukan BUMNag, sosialisasi Perda Nomor 12 Tahun 2012 telah diisampaikan agar pemerintahan nagari beserta komponennya melakukan pengkajian dan analisis teknis terkait potensi nagari yang dapat dikembangkan dan layak untuk di jadikan satu unit usaha yang dikelola BUMNag.

Sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2012, diharapkan setiap nagari dapat membentuk dan mendirikan BUMNag melalui musyarawah nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan nagari.

Pembentukan BUMNag di masing–masing Nagari sepenuhnya tergantung kepada hasil musyawarah nagari dengan melibatkan lembaga nagari dan tokoh masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing–masing nagari.

 “Melalui musyawarah, diharapkan nagari melakukan pengkajian terkait dengan potensi nagari yang akan dikelola melalui BUMNag,” harap Wabup Arrival Boy. –nas.sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.