Portal Kabupaten Sijunjung

MANFAATKAN AMNESTI PAJAK

0

“Dalam beberapa hari terakhir ini kita telah disuguhi berita-berita tentang Amnesti Pajak. Dengan disahkannya UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada 1 Juli 2016, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat luas.”

Untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman pelaksanaan Undang-Undang yang baru tersebut, KP2KP Muaro Sijunjung akan melakukan sosialisasi kepada para stakeholder dan masyarakat luas.

Sebagai langkah awal dari penyebaran luasan itu, di hotel Bukik Gadang Muaro Sijunjung, KP2KP Muaro Sijunjung bersama KPP Pratama Solok, KP2KP Sawahlunto dan KP2KP Kotobaru menyelenggarakan sosialisasi kepada para pimpinan Perbankan di wilayah Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Dharmasraya.

Sebagai pihak penyelenggara sosialisasi, Kepala KP2KP Muaro Sijunjung, Mudji Hartono, ST, MT  dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara yang diselenggarakan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan secara terus menerus agar UU Pengampunan Pajak dan pelaksanaannya dapat diketahui dan dipahami masyarakat.

Sehingga bagi masyarakat yang selama ini dalam pelaporan pajaknya belum menyampaikan harta atau asetnya dengan benar maka diharapkan segera memanfaatkan program Amnesti Pajak. Mengenai apa itu Amnesti Pajak atau Tax Amnesty, Mudji Hartono menjelaskan bahwa ini adalah program pemerintah untuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta sebenarnya yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Besarnya uang tebusan ditetapkan berdasarkan tarif dikalikan dengan nilai harta bersih.

Untuk penjelasan pelaksanaan UU Pengampunan Pajak secara lebih lengkap disampaikan langsung oleh Kepala KPP Pratama Solok,  Agus Sudiasmoro. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa program Amnesti Pajak ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan.

Dari sisi fiskal, dalam jangka pendek, program Amnesti Pajak ditujukan untuk membiayai anggaran Tahun 2016. Lebih dari itu, program ini merupakan awal dari reformasi perpajakan Indonesia dan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas basis pajak dan memperbaiki kepatuhan pajak untuk mencapai penerimaan pajak yg optimal dan berkelanjutan.

Dari sisi moneter, program Amnesti Pajak diharapkan dapat menyediakan tambahan likuiditas bagi sistem keuangan dalam negeri dan membantu memperkuat nilai tukar rupiah. Yang tidak kalah penting, Amnesti Pajak menjadi sarana untuk meningkatkan investasi dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Seluruh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan dapat memanfaatkan Amnesti Pajak. Namun dikecualikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah P-21, sedang menjalani proses peradilan dan sedang menjalani hukuman atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Wajib Pajak diharapkan segera memanfaatkan kesempatan Amnesti Pajak ini dengan baik. Karena tarif yang diberlakukan untuk perhitungan uang tebusan besarnya berbeda mengikuti periode yang telah ditentukan. Makin cepat, tarifnya makin kecil. Periode I mulai 1 Juli s/d 30 September 2016. Periode II mulai 1 Oktober s/d 31 Desember 2016. Periode III mulai 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017.

Untuk Wajib Pajak pelaku UMKM dengan peredaran usaha s/d Rp4,8 milyar dikenakan tarif khusus sebesar 0,5% jika pengungkapan harta s/d Rp10 milyar. Sedangkan pengungkapan harta lebih dari Rp10 milyar dikenakan tarif 2%. Tarif ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas masyarakat dapat menghubungi tempat-tempat layanan yang disediakan, baik di KPP Pratama maupun KP2KP terdekat. Untuk wilayah kerja KPP Pratama Solok terdapat KP2KP Muaro Sijunjung di Kabupaten Sijunjung, KP2KP Sawahlunto di Kota Sawahlunto, KP2KP Kotobaru di Kabupaten Dharmasraya dan KP2KP Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan. –nas.sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.