Portal Kabupaten Sijunjung

KOMISI I DPRD MUSI RAWAS UTARA BELAJAR KE DPRD SIJUNJUNG

0

Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan melaksanakan Study Banding ke DPRD Sijunjung, Senin (17/4). Mereka ingin mengetahui tahap pelaksanaan Laporan Keuangan PertanggungJawaban (LKPJ) bupati Sijunjung tahun 2016 serta persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Propemperda tahun 2017 bidang pemerintahan.

Komisi I DPRD Musi Rawas Utara, Propinsi Sumater Selatan, ketika melaksanakan Study Banding ke DPRD Sijunjung yang disambut Kabg Persidangan dan Hukum, Sekretariat DPRD Sijunjung, Ermawati.B,SH-yan

Komisi I DPRD Musi Rawas Utara disambut hangat oleh Kabag Persidangan dan Hukum, Sekretariat DPRD Sijunjung, Ermawati.B,SH di ruangan Kabag Persidangan dan Hukum. Sementara, Musi Rawas Utara dihadiri oleh Ketua Komisi I H.Rudi Hartono, didampingi Hendri Wakil Ketua I DPRD, A.Bastari Ibrahim Wakil Ketua Komisi I, H.Asir,S.Pdi Sekretaris Komisi I serta Anggota Komisi I Musi Rawas Utara, Syadi,SE, Ir.Arjuna Jipri, H.Anang Supri, I Wayan Kocap,M.Si, Drs.H.Idil Wahyudin Noor,M.Si serta Sekretariat Yayan.AR,SE

Rudi Hartono menyebutkan, bahwa Musi Rawas Utara merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Propinsi Sumatera Selatan yang baru dibentuk pada 10 Juli 2013 lalu. Serta disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2013 tentang pembentukan Musi Rawas Utara di Proponsi Sumatera Selatan.

“Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas yang terdiri dari 7 Kecamatan dan merupakan Kabupaten paling Barat di Proponsi Sumatera Selatan,”ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Bastari, Wakil Ketua Komisi I Rawas Utara, bahwa sebagai daerah baru butuh ilmu pengetahuan yang lebih untuk meningkatkan pembangunan. “Salah satunya, yaitu untuk mengetahui tahap pelaksanaan LKPJ serta Ranperda Lainnya di Kabupaten Sijunjung,”ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Ermawati mengatakan, bahwa pelaksanaan LKPJ di Kabupaten Sijunjung diagendakan melalui rapat Bamus. Bahkan Ranperda tersebut diagendakan untuk dibentuk Panitia Khusus (Pansus). “Jika ada pembahasan yang perlu diperdalam maka diagendakan untuk dibentuk Pansus,”ungkapnya.

Ermawati mengatakan, bahwa pelaksanaan LKPJ Bupati maupun Ranperda hampir sama. Tahap awal, disampaikan nota penjelasan oleh Bupati maupun DPRD Sijunjung melalui juru bicara. Selanjutnya, akan disampaikan pendapat umum oleh Anggota DPRD melalui pendapat juru bicara masing-masing Fraksi DPRD Sijunjung maupun Bupati Sijunjung. Tahap selanjutnya, akan dibahas DPRD bersama OPD terkait. “Dan diakhir oleh pendapat akhir Fraksi sekaligus penandatangan nota persetujuan bersama terhadap LKPJ maupun Ranperda lainnya,”ungkapnya .Dan diakhir pada kesempatan itu, Ermawati meminta untuk selalu datang mengunjungi Kabupaten Sijunjung. Terutama untuk melihat pemandangan alam diwilayah yang berada di Bukit Barisan ini.  –yan@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.