Portal Kabupaten Sijunjung

KELOLA ANGGARAN DENGAN EFISIEN

0

Fraksi PKS Gerindra DPRD Kabupaten Sijunjung dalam pendapat akhir terhadap RAPBD tahun 2018 dan tiga Ranperda, sebagaimana disampaikan juru bicara fraksi tersebut; Sumanto, S. Pt, pada rapat paripurna, di gedung dewan, menyampaikan berbagai saran dan masukan kepada pemerintah daerah.

Saran dan masukan yang disampaikan, antara lain tentang anggaran, pembangunan Kantor Bupati, Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 dari Kementerian Kesehatan untuk Puskesmas Tanjung Ampalu, pasar Tanjung Ampalu serta tentang perubahan dan pencabutan peraturan daerah (Perda).

“Terdapat beberapa pergeseran, penambahan, juga pengurangan anggaran yang cukup signifikan dalam pembahasan APBD kami sungguh mengharapkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola anggaran hendaknya mengacu  pada prinsip efisiensi, efektifitas dan disiplin anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran sesuai apa yang telah direncanakan dan disepakati dalam APBD tahun 2018,” kata Sumanto.

Pembangunan Kantor Bupati, perencanaan dan pengerjaannya harus benar-benar berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran yang telah disediakan agar benar-benar dimanfaatkan dan dilaksanakan tahun 2018, supaya  proyek tersebut selesai tepat waktu.

Terhadap adanya rencana kucuran DAK 2018 dari Kementerian Kesehatan Rp1,8 miliar untuk Puskesmas Tanjung Ampalu, perlu adanya dana pendampingan Rp300 juta untuk pematangan lahan, sebab DAK tidak ada peruntukan untuk pematangan lahan tersebut.

Persoalan yang terkait dengan keberadaan pasar Tanjung Ampalu yang tidak bisa dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah karena status kontrak kerja antara komisi pasar dan kontraktor yang tidak jelas, pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk pembuatan pasar baru di Nagari Palaluar.

Namun sampai saat ini belum tahu kejelasan apakah bisa atau tidaknya pasar dibangun di lokasi tersebut. Untuk itu perlu adanya batasan target waktu oleh Pemda sehingga tidak terjadi kegagalan pembangunan pasar tersebut, kata Sumanto.

Perubahan atas Perda Kabupaten Sijunjung nomor 1 tahun 2012 tentang pajak daerah, adalah dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan mewujudkan transparansi serta akutabilitas penerimaan pajak daerah yang meliputi objek pajak dan tarif pajak.

Dengan penurunan tarif pajak yang dibebankan kepada masyarakat, perlu ada regulasi lebih lanjut, sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk taat pajak demi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Sijunjung.

Untuk pencabutan Perda Kabupaten Sijunjung nomor 3 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara serta Perda nomor 4 tahun 2014 tentang pengelolaan air tanah, perlu disikapi secara arif dan bijaksana, karena pengaturan dan pengelolaan serta kewenangannya sudah di pemerintah provinsi.

“Karena itu, kami rasa tidak perlu ada lagi Perda tersebut oleh Kabupaten Sijunjung,” sebut juru bicara Fraksi PKS Gerindra, Sumanto. nas@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.