Portal Kabupaten Sijunjung

Inspektorat lakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Dalam Rangka Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Inspektorat

0

Muaro, MC Sijunjung – Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung melaksakan kegiatan rapat koordinasi pengawasan, Rabu (24/7/19), dalam rangka pemutakhiran data hasil pemeriksaan inspektorat dan BPK RI. Kegiatan dilaksanakan di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung yang dihadiri oleh semua objek Pemeriksaan Inspektorat Daerah dan Sampel BPK RI.

Rapat ini dibuka Bupati Sijunjung,  Yuswir Arifin yang dalam sambutannya mengungkapkan hakekat  rapat pemutakhiran data pada intinya adalah suatu upaya untuk mengetahui sampai sejauh-mana langkah-langkah yang telah diambil oleh pimpinan  perangkat daerah sesuai saran atas temuan hasil pemeriksaan inspektorat daerah, terutama terhadap temuan yang mengandung indikasi kerugian dan atau kewajiban setor kepada negara/daerah.

” Dalam hal ini, kemampuan menarik kembali uang negara/daerah merupakan salah satu upaya dalam menjawab tingginya tuntutan masyarakat di era reformasi saat ini untuk segera mewujudkan good governance dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah”, ujarnya.

“Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah dan kepala perangkat daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil prmbinaan dan pengawasan. Selanjutnya terhadap  perangkat daerah yang tidak melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan, dapat diberikan sanksi sesuai dengan pasal 27 ayat (4), (5) dan (6),” jelasnya.

“  Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian saudara dalam pelaksanaan APBD dan program kegiatan selanjutnya pada masing-masing skpd antara lain, tingkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan anggaran di masing-masing unit kerja, tingkatkan pengawasan sistem pengawasan internal masing-masing pimpinan satuan kerja perangkat daerah guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana APBD, tingkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terutama bagi personil yang tersangkut dalam pelaksanaan  APBD, agar sesegeranya menyelesaikan sisa temuan yang masih berada pada masing-masing perangkat daerah saudara,” sambungnya.

“ Kepada personil Inspektorat Daerah  agar secara terus menerus meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pengawasan, sehingga terjadinya penyimpangan dapat diatasi secara dini,” pesannya.

Sementar itu,  menurut Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung, Welfiadril, S.Sos, M.Pd, temuan Inspektorat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, masih lemahnya pelaksanaan pengawasan melekat oleh masing-masing pimpinan OPD  terhadap bawahannya, masih kurangnya pembinaan oleh pimpinan perangkat daerah terhadap stafnya, terutama bagi yang mengelola kegiatan dan keuangan, serta masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi personil yang ditunjuk sebagai PPTK dan pengelola keuangan.

“  Masih ada kecendrungan bahwa dana dalam APBD yang dituangkan kedalam DPA masing-masing OPD untuk dihabiskan,” terangnya.( Rholly -Inspektorat)@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.