Portal Kabupaten Sijunjung

INDIKATOR KINERJA

0

Hasil evaluasi Kementerian PAN-RB, atas implementasi SAKIP Permerintahan Kabupaten/Kota, terdapat empat tantangan  utama yakni tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur, program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran serta rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. (http://www.valora.co.id/berita/6476/akuntabilitas-rendah-asman-abnur-picu-pembrosan-rp392,87-trilitun.html#sthas.mabpIEUs.dpuf).

 Jika dicermati dari keempat tantangan tersebut, maka  salah satu benang merah yang menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas LAKIP terkait  indikator kinerja.  Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. (Pasal 1 Angka  37, Permendagri 54 Tahun 2010).

Indikator kinerja merupakan bagian utama dalam menyusun dokumen perencanaan (baik perencanaan anggaran maupun untuk  perencanaan kinerja) dan pelaporan  kinerja pada akhir tahun.  Ketepatan dalam memilih / menetapkan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan sampai   pelaporan kinerja sehingga terdapat keselarasan dan keterkaitan antara LAKIP OPD menjadi LAKIP Pemerintah Daerah.

Dalam menyusun indikator kinerja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

Pertama : Penyusun hendaknya memahami arsitektur kinerja pembangunan daerah. Arsitektur kinerja pembangunan daerah merupakan skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan secara totalitas (Lampiran III, Permendagri 54 Tahun 2010), seperti gambar dibawah ini :

Secara berjenjang, Visi /Misi dan Tujuan / Sasaran digambarkan dalam satu bingkai, sedangkan Program-Kegiatan pada bingkai yang lain.  Saat ini evaluator LAKIP menggunakan Template Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Kementerian PAN-RB.   Untuk pengisian Template  LKE,  memerlukan  adanya indikator-indikator dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan, serta  adanya Indikator Kinerja Utama (IKU).

Memperhatikan Lampiran Permen PAN-RB Nomor 53 tahun 2014, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang rnenggambarkan kinerja utama instansi pernerintah sesuai dengan tugas fungsi serta rnandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan rnernperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lernbaga/Pernerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

 Semua indikator-indikator memiliki hierarkhi dan  hendaknya memenuhi kriteria SMART-C (Spesific/spesifik, Measurable/dapat diukur, Achievable/dapat dicapai, Relevant/relevan, Time Bond/memiliki batas waktu dan Countinusly improve /perbaikan berkelanjutan).

Kedua : Penyusun hendaknya memahami indikator-indikator kinerja pembangunan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.  Selama periode 2011 – 2016,  secara umum Pemerintah Daerah dalam penyusunan  dokumen perencanaan menggunakan indikator-indikator berdasarkan Lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.  Terdapat sekitar 249 indikator yang dibagi dalam tiga aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat yang memiliki tiga fokus dengan 22 indikator; Aspek Pelayanan Umum yang memiliki dua fokus dengan 197 indikator; dan aspek daya saing yang memiliki  empat fokus dengan 30 indikator.

Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, maka indikator-indikator pembangunan daerah telah berkembang (bertambah) mengikuti perkembangan arah kebijakan pembangunan nasional.  Perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah terjadi pada hampir semua urusan pemerintah.

Pengembangan indikator-indikator pembangunan daerah untuk dokumen perencanaan TA 2017, hendaknya sejalan dengan substansi “arah kebijakan pembangunan daerah” yang diatur dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2016, sehingga terdapat keselarasan yang kuat antara pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.  Keselarasan indikator tersebut tentunya akan memudahkan proses evaluasi (mengukur keberhasilan ataupun kelemahan), apalagi ada rencana pemberian reward (seperti tambahan DAK) maupun penjantuhan sanksi (penahanan DAK, sampai sistem akuntabilitas diperbaiki) (http://www.menpan.go.id/berita-terkini/6991-pacu-motivasi-tambah-dak-untuk-pemda-berakuntabilitas-tinggi).

Beberapa contoh perkembangan indikator-indikator pada  urusan wajib yang terkait pelayanan dasar (seperti urusan Pendidikan, Kesehatan, dll) mengacu kepada pemberian layanan publik  dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal, seperti :

  1. Pada urusan pendidikan, terdapat indikator baru untuk menggambarkan terpenuhinya  hak anak usia 7-15 tahun memperoleh pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional.  Indikator-indikator terdahulu, seperti Angka Partisipasi Sekolah,  APK, APM, Angka Kelulusan, Rasio Guru/Murid, belum menggambarkan pemenuhan standar pendidikan, sehingga akan lebih lengkap dan selaras dengan arah kebijakan  nasional jika  dikembangkan (ditambah) dengan indikator baru.  Adapun indikator-indikator tambahan yang dapat disusun seperti persentase anak usia 7-15 yang bersekolah pada sekolah yang telah memenuhi standar nasional (seperti standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dll), persentase sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang telah memenuhi standar pendidikan nasional, dll.  Indikator-indikator tersebut dapat digunakan sebagai indikator (hasil / outcome) dari Program-Program yang terkait peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan pengelolaan sekolah dan lain-lain).
  2. Pada urusan kesehatan, indikator-indikator terdahulu (Lampiran I, Permendagri 54 Tahun 2010) lebih banyak mengarah kepada cakupan dan rasio-rasio tertentu.  Saat ini telah  terdapat tambahan indikator seperti indikator yang menggambarkan bahwa setiap anak pendidikan dasar (7-15 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, setiap orang di satuan pendidikan dasar mendapat hygiene sanitasi pangan sesuai standar, dll. Indikator-indikator yang dapat dibuat seperti  persentase anak usia 7-15 tahun yang memperoleh skrining kesehatan sesuai standar untuk program-program terkait penggunaan dana DAK Bidang Kesehatan, seperti Bantuan Operasional Kesehatan.

 Ketiga : Penyusun hendaknya dapat memahami kebutuhan  data-data untuk mengukur indikator-indikator kinerja pembangunan.  Setiap indikator membutuhkan  data-data dasar  yang akan diolah menjadi ukuran-ukuran masing-masing indikator.   Secara umum, pengolahan data-data untuk indikator-indikator pembangunan dapat dikelompokan menjadi dua yaitu a.) Pengolahan data sederhana, dimana pengolahannya cukup menggunakan rumus-rumus sederhana, seperti pembandingan sederhana, rasio, dll.  Sebagian besar indikator-indikator pembangunan pada masing-masing   urusan pemerintahan, lebih cenderung  menggunakan cara pengolahan sederhana.  b). Pengolahan data yang lebih kompleks, dibutuhkan untuk indikator-indikator makro seperti makro ekonomi, kesejahteraan dan sebagainya.

Indikator kinerja, sebagai alat ukur kinerja hendaknya memenuhi  kriteria SMART-C, selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan disusun berdasarkan data-data yang lengkap.  Penyusunan indikator kinerja yang baik, bukan saja dapat menghasilkan ukuran yang lebih akuntabel, tetapi juga dapat difungsikan sebagai “sarana” dalam menjaga keterpaduan / kerkaitan antara suatu kebijakan dengan kebijakan lainnya mulai dari perencanaan sampai pelaporan. Mitropi, Sijunjungkab.go.id.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.