Portal Kabupaten Sijunjung

Hasil Diskusi Dalam Lokakarya Kotaku Akan Ditindaklanjuti

0

Muaro, MC Sijunjung – Lokakarya program kota tanpa kumuh (Kotaku) yang diselenggarakan Konsultan Kotaku Kabupaten Sijunjung bersama aparatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) setempat, dari Kamis (21/11) pagi, di hotel Bukik Gadang, Jumat (22/11) sore sudah selesai.

Lokakarya yang dibuka sekretaris Bapppeda Kabupaten Sijunjung, Yuni Elviza dan ditutup Koordinator Kotaku, Shiddieqy, diikuti 60 peserta yang terdiri dari  anggota DPRD, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, utusan Bapppeda, PUPR, DPMN, perguruan tinggi dan utusan Bank Nagari, Pokja PKP, forum BKM Kecamatan Sijunjung, camat, walinagari, pengurus KNPI, konsultan Pamsimas, Sanimas, PKH dan P3MD serta tim Kotaku dan pers.

Setelah menyimak penyajian materi yang disampaikan pejabat dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat, pejabat Biro Kerjasama Pembangunan Sedaprov Sumbar serta pejabat dari Bapppeda, Dinas Perkim dan dari Bagian Adminisasi Pembangunan Sedakab Sijunjung, di penghujung lokakarya dilaksanakan diskusi kelompok setelah seluruh peserta dibagi menjadi tiga kelompok.

Setelah dipresentasikan oleh juru bicara masing-masing kelompok, hasil diskusi diplenokan dan dirumuskan oleh seluruh peserta bersama panitia pelaksana lokakarya program Kotaku.

Hasil diskusi kelompok satu, sebagaimana dipaparkan juru bicara kelompok, Asrial (Walinagari Aie Angek), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), adalah salah satu badan atau lembaga resmi di nagari.

Namun kondisi sekarang, disamping mati suri,  sepertinya BKM hanya milik program Kotaku yang keberadaannya kurang diakui karena tidak ada Surat Keutusan (SK). Karena itu, kelompok satu merekomendasikan agar walinagari menerbitkan SK tentang BKM sebagai salah satu lembaga resmi di nagari.

Hal lain yang direkomendasikan kelompok satu yang merupakan hasil diskusi kelompok itu, adalah menjadikan kegiatan ekonomi bergulir menjadi salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) serta melibatkan seluruh stakeholder yang ada dalam menangani tunggakan ekonomi bergulir.

Sedangkan hasil diskusi kelompok dua, sebagaimana  disampaikan juru bicara kelompok itu, Nasrul Rasyad (pers), pemerintah Kabupaten Sijunjung diharapkan mengatifkan peran dan funsi kelompok kerja Perumahan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), karena sekarang Pokja PKP hanya SK-nya yang ada, sementara keberadaan, peran dan fungsinya tidak terlihat.

Hasil diskusi  lainnya, pemerintah Kabupaten Sijunjung diharapkan membuat peraturan daerah (Perda) tentang penanganan kawasan kumuh dan permukiman. Melaksanakan aturan Izin Mendirikan Bangnan (IMB) sebagaimana mesinya. Mensosialisasikan hidup bersih dan sehat. Melakukan pengolahan sampah menjadi produk yang menghasilkan, seperti pupuk kompos serta mengatifkan kembali rumah kompos yang ada di nagari.

Sementara hasil diskusi kelompok tiga yang dipaparkan juru bicara kelompok, Putri Mayang Sari (PKH), setiap nagari harus punya data base masyarakat yang terupdate tersendiri, sehingga setiap pelaksanaan program bisa menggunakan data tersebut. Selain itu, Putri Mayang Sari juga memaparkan hasil diskusi lainnya.

Menurut  Koordinator Kotaku Sijunjung, Shiddieqy, hasil diskusi ketiga kelompok tidak hanya sekedar dipaparkan serta diplenokan dan dirumuskan, tapi akan ditindaklanjuti sesuai alurnya. –nas@infopublik.sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.