Portal Kabupaten Sijunjung

FRAKSI DPRD SAMPAIKAN PANDANGAN UMUM

0

Tindak lanjut dari pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda), tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Sijunjung menyampaikan pandangan umum, dalam rapat paripurna di gedung dewan, Selasa (14/6).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Muhklis Rasyid, S. Sos, dihadiri Wakil Bupati H. Arrival Boy, SH, pejabat teras Pemkab, Kepala SKPD,  camat se-Kabupaten Sijunjung dan segenap anggota dewan.

Tujuh Fraksi DPRD yang menyampaikan pandangan umum terhadap tiga Ranperda yang diajukan Pemkab Sijunjung, Fraksi Amanat Nasional, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Bulan Bintang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Nurani Nasional.

Fraksi Amanat Nasional lewat sekretarisnya, Aprisal Putra Bungsu mengatakan bahwa fraksi tersebut belum melihat dan menerima materi penjelasan atau keterangan atau naska akademik yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang pembentukan produk hukum daerah.       “Kami dari Fraksi Amanat Nasional mohon penjelasan, karena sampai saat ini kami belum melihat dan menerima apa yang dimaksud oleh peraturan di atas,” harap Aprisal Putra Bungsu.

Sementara Fraksi Golkar melalui sekretarisnya, Yusnidarti, SH, MM, mohon penjelasan tentang status penyertaan modal (saham) terhadap BPR yang ada di Kabupaten Dharmasraya, dimana penyetoran pernyetaan modal terjadi sebelum pemekaran.      Selain itu, Fraksi Golkar juga menanyakan penyertaan modal daerah lima tahun ke depan. Dalam Ranperda ini, besarnya penyertaan modal daerah lima tahun ke depan adalah Rp100 miliar. Penyertaan modal tersebut tidak termasuk penyertaan modal dalam bentuk tanah dan bangunan. Pencapaian angka Rp 100 miliar itu, sudah termasuk penanaman modal yang sudah ada, atau dalam bentuk baru, tanya Yusnidarti.

Sedangkan Fraksi Demokrat, sebagaimana disampaikan sekretarisnya, Asdawati, S. Sos, sangat mendukung Ranperda penyertaan modal Pemda kepada pihak ketiga dibuat dan dikaji lebih mendalam, supaya bisa menentukan berapa dan kepada pihak ketiga mana penyertaan modal yang akan memberikan nilai plus kepada daerah, baik secara moril mau pun materil.   “Karena selama ini masih ada penyertaan modal  Pemda kepada pihak ketiga yang masih merugikan, kami berharap kita dapat menetapkan Perda yang melandasi penyertaan modal ini, supaya tidak menjadi masalah hukum dikemudian hari,” harap Asdawati.

Fraksi Bulan Bintang yang pandangan umumnya juga disampaikan sekretaris fraksi H. Daswanto, SE minta penjelasan peri hal data pendukung terkait masalah yang akan diatur di dalam Perda, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, sehingga dengan demikian, Fraksi Bulan Bintang mendapat gambaran yang lebih utuh tentang latar belakang, urgensi dan hasil yang akan diwujudkan ketika Perda ini diberlakukan. Apa lagi bupati menjelaskan bahwa salah satu tujuan perubahan Perda nomor 11 tahun 2010 adalah untuk memenuhi keadilan masyarakat.

Dalam hal Ranperda penyertaan modal Pemda, Fraksi Bulan Bintang minta penjelasan dari bupati tentang rencana strategis penyertaan modal Pemda untuk lima tahun ke depan. Terutama dalam hal target hasil yang akan dicapai, baik secara finansial mau pun secara sosial.

Sebagai langkah percepatan pembangunan nagari, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera lewat juru bicaranya Syofyan Hendri, S. PdI berharap pemerintah nagari mampu membentuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) sebagai salah satu pendorong percepatan pembangunan nagari.

Sebelum BUMNAG dibentuk, aparatur pemerintahan nagari bersama semua komponen nagari harus melakukan pengkajian dan analisa teknis, terkait potensi nagari apa yang layak dikembangkan dan layak untuk dijadikan sebagai unit usaha yang nantinya dikelola BUMNAG.    Pada bab IV pasal 8 penyertaan modal maksimal Rp100 miliar untuk jangka lima tahun. Sehubungan dengan itu Fraksi Persatuan Pembangunan melalui sekretarisnya Darmawan minta penjelasan apakah ada aturan lain yang menjadi acuan yang mengatur tentang maksimal penyertaan modal tersebut.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Persatuan Pembangunan juga minta gambaran berapa besar kontribusi yang telah diterima Pemda pada tahun 2015 atas penyertaan modal yang telah dilakukan sebelumnya. Fraksi Nurani Nasional dalam pandangan umum yang disampaikan wakil ketua fraksi, Dasri Rajo Timbu mengatakan, dari tiga Ranperda yang diajukan Pemkab Sijunjung, dua merupakan Perda perubahan dan satu Perda baru.

 “Kalau kita simak satu diantara Perda perubahan ini, yaitu Perda nomor 12 tahun 2012 tentang pedoman umum dan tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMNAG, belum lagi berjalan semestinya kembali dirobah. Hal ini mungkin karena tuntunan Undang-Undang. Kami sarankan membuat satu Perda perlu pengkajian yang matang, berdaya guna serta berhasil guna dan dapat dijalankan sebagaimana mestinya,” sebut  Dasri Rajo Timbu. –nas@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.