Portal Kabupaten Sijunjung

DPRD SETUJUI RAPBD 2019 JADI PERDA 

0

DPRD Kabupaten Sijunjung menerima dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019 jadi Perda.

Dalam RAPBD yang sudah ditetapkan jadi Perda, pendapatan Rp973,38 miliar lebih dan belanja Rp1,02 triliyun lebih. Defisit Rp50,6 miliar lebih, akan ditutupi dengan pembiayaan.

Penerimaan dan persetujuan itu terungkap dalam penyampaian pendapat akhir Fraksi PKS Gerindra, Partai Bulan Bintang Restorasi, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Hanura, Partai Golkar dan Fraksi Demokrat, pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Sijunjung, Kamis (15/11), di gedung dewan.

Pendapat akhir itu disampaikan juru bicara Fraksi PKS Gerindra; Syofian Hendri,  juru bicara Fraksi Partai Bulan Bintang Restorasi; Syafrul Khatib, sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan; Darmawan, ketua Fraksi Partai Amanat Nasional; Aroni Basri, juru bicara Fraksi Hanura; Muslim, juru bicara Fraksi Partai Golkar; Elva Endayani dan juru bicara Fraksi Demokrat; Nasrulman Afandi.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Yusnidarti, SH, MM, dihadiri Bupati H. Yuswir Arifin Datuak Indo Marajo, Wakil Bupati H. Arrival Boy, Forkopimda,  pejabat teras Pemkab, Sekwan; Jon Kanedi, S. Sos, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), wakil ketua dan anggota dewan serta camat se-Kabupaten Sijunjung.

Selain menyetujui RAPBD ditetapkan jadi Perda, ketujuh Fraksi DPRD juga menyampaikan berbagai masukan, saran dan harapan untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Sijunjung yang bermuara kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Saran dan harapan yang disampaikan, Pemkab Sijunjung agar segera menindaklanjuti seluruh Perda tentang pajak dan retribusi daerah dengan membuat peraturan bupati yang berhubungan dengan tata cara implementasi di lapangan.

Pemkab Sijunjung melalui bagian pendapatan daerah agar mendata ulang semua objek pajak dan objek retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah yang selanjutnya diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Saran dan harapan lain, Pemkab Sijunjung melaui Satpol PP dan bagian pendapatan agar sewaktu-waktu melakukan inspeksi mendadak terhadap objek pajak di lapangan untuk melakukan kontrol atas ketaatan terhadap peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan RAPBD 2019 jadi Perda, ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan DPRD dengan Pemda oleh ketua DPRD Yusnidari dan Bupati Yuswir Arifin setelah konsep nota persetujuan dibacakan Sekwan; Jon Kanedi serta disetujui dewan dan kepala OPD yang mengikuti rapat paripurna. –nas@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.