Portal Kabupaten Sijunjung

DPRD MINTA PENINJAUAN KEMBALI SOPD

0

DPRD Kabupaten Sijunjung meminta Peninjauan kembali Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) oleh Pemerintah Daerah, di lanjutkan pada rapat gabungan DPRD Sijunjung.  Lantaran pembentukan SOPD tersebut telah disepakati bersama dalam rapat Panitia Khusus (Pansus).

Rapat Pansus yang dipimpin oleh Syarikal yang juga wakil ketua Komisi II di dampingi  Asisten I Sekretariat Daerah, Jaheri di ruangan rapat Panitia Khusus (Pansus), gedung DPRD Sijunjung Kamis (29/9) berjalan lancar. Rapaat tersebut digelar sesuai dengan surat nomor 131.04/270/Org-2016 tanggal 23 September 2016  meminta Anggota Pansus DPRD Sijunjung untuk meninjau kembali SOPD yang telah di sepakti. Lantaran tantangan berat  serta tugas-tugas dimasa mendatang.

Hadir pada kesempatan ini, anggota DPRD  Bakri,SH, Nasrulman Afandi, Sukardi, Dasri Rajo Timbu, serta Syofyan Hendri. Sementara dari pemerintah daerah, Kepala Inspektorat, Kenfilka, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Irwandi, Kepala Dinas Kesehatan Edwin Suprayogi, kepala Badan Kepegawaian Daerah, Yunanto Masri, Kepala Bappeda Adlis, kepala  Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Jon Iskandar, Kabag Hukum Wandri Fahrizal serta beberapa Kepala Bidang dari beberapa intansi pemerintah. Dan di dampingi oleh Sekretaris DPRD Em Yasri, S.E., M.M., serta Ermawati. B, S.H., Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Sijunjung.

Diantara SOPD yang diminta untuk ditinjau adalah pertama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A dan Dinas Penanaman Modal  Tenaga Kerja dan transmigrasi tipe A. Mejadi Dinas Kesehatan Tipe B, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tipe B Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu tipe B, dan dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kepala Dinas Kesehatan, Edwin Suprayogi menuturkan, bahwa beban kerja Dinas Kesehatan saat ini cukup banyak. Selain mengatur pelaksanaan tugas Puskesmas juga terdapat Rumah Sakit Umum Daerah. Sementara kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Jon Iskandar menerangkan, bahwa pemerintah telah berencanakan untuk menekan jumlah pertumbuhan penduduk. Terutama penduduk yang tergolong dari keluarga kurang mampu. Lantaran angka kelahiran penduduk cukup tinggi bila dibandingkan dengan rata-rat pertumbuhan penduduk secara nasional. Dan perlu penanganan khusus oleh pemerintah daerah.

Sementara Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigram, Irwandi menuturkan bahwa banyak masyarakat di daerah ini yang perlu mendapatkan pembinaan untuk dilatih berbagai macam keahlian. Ia berkeinginan masyarakat itu tetap dibina secara khusus supaya mereka mempunyai keahlian dengan bidang masing-masing.

Menanggapi hal itu, Dasri Rajo Timbu, anggota Pansus DPRD Sijunjung menjelaskan, bahwa rapat yang telah dilakukan beberapa lalu telah diputuskan pada rapat Pansus selama dua hari, 14 sampai 15 September 2016. Bahkan telah diketok palu, jika ada peninjauan kembali terhadap SOPD yang telah disepakati itu, maka harus dibawa pada rapat Paripurna DPRD.

“Kita telah sepakat bersama, pembentukan SOPD yang baru ini, dan hal ini perlu di bawa pada rapat gabungan antara DPRD dan pemerintah daerah,”tuturnya – PDE@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.