Portal Kabupaten Sijunjung

DPRD AJUKAN RANPERDA INISIATIF

0

DPRD Kabupaten Sijunjung ajukan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif kepada pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk dibahas secara bersama.

Ketiga Ranperda yang nota penjelasannya disampaikan juru bicara DPRD H. Daswanto, SE dalam rapat paripurna, di gedung dewan, Jumat (23/12), adalah tentang lembaga bantuan hukum bagi masyarakat miskin, lembaga penyiaran publik lokal Radio Lansek Manih dan Ranperda kawasan tanpa rokok.

Rapat yang dipimpin wakil ketua DPRD Walbardi, dihadiri  Bupati H. Yuswir Arifin Datuak Indo Marajo, unsur Forkopinda, Sekdakab A.T. Rohendi, pejabat teras Pemkab, para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),  camat se-Kabupaten Sijunjung serta wakil dan segenap anggota dewan. Daswanto mengatakan, pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa  Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia  bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara terhadap kebutuhan akses terhadap keadilan (accses to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law).

Sampai saat ini di Kabupaten Sijunjung belum ada peraturan daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya peraturan daerah tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin, akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Sijunjung.

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang  penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah. Karena itu, khusus radio Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang telah ada, yaitu Radio Lansek Manih, perlu disesuaikan menjadi lembaga penyiaran publik lokal yang dibentuk dengan perarturan daerah sebagai payung hukumnya.

Sesuai dengan yang diamanatkan pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, salah satu hak dasar adalah setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan tembakau dan produk yang mengandung tembakau adalah zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

“Karena itu, Ranperda Kawasan Tanpa Rokok yang kami susun dan kami ajukan kepada Pemda untuk dibahas secara bersama, tujuan utamanya adalah untuk melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya yang mengandung zat adiktif dan karsinogenik dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit dan menurunkan kwalitas hidup.

Tujuan lain, melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan adiktif berupa produk tembakau. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya rokok dan manfaat hidup tanpa merokok serta melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok,” jelas Daswanto. –nas.sijunjung.go.id

DPRD Kabupaten Sijunjung ajukan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif kepada pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk dibahas secara bersama.

Ketiga Ranperda yang nota penjelasannya disampaikan juru bicara DPRD H. Daswanto, SE dalam rapat paripurna, di gedung dewan, Jumat (23/12), adalah tentang lembaga bantuan hukum bagi masyarakat miskin, lembaga penyiaran publik lokal Radio Lansek Manih dan Ranperda kawasan tanpa rokok.

Rapat yang dipimpin wakil ketua DPRD Walbardi, dihadiri  Bupati H. Yuswir Arifin Datuak Indo Marajo, unsur Forkopinda, Sekdakab A.T. Rohendi, pejabat teras Pemkab, para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),  camat se-Kabupaten Sijunjung serta wakil dan segenap anggota dewan. Daswanto mengatakan, pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa  Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia  bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara terhadap kebutuhan akses terhadap keadilan (accses to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law).

Sampai saat ini di Kabupaten Sijunjung belum ada peraturan daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya peraturan daerah tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin, akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Sijunjung.

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang  penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah. Karena itu, khusus radio Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang telah ada, yaitu Radio Lansek Manih, perlu disesuaikan menjadi lembaga penyiaran publik lokal yang dibentuk dengan perarturan daerah sebagai payung hukumnya.

Sesuai dengan yang diamanatkan pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, salah satu hak dasar adalah setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan tembakau dan produk yang mengandung tembakau adalah zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

“Karena itu, Ranperda Kawasan Tanpa Rokok yang kami susun dan kami ajukan kepada Pemda untuk dibahas secara bersama, tujuan utamanya adalah untuk melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya yang mengandung zat adiktif dan karsinogenik dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit dan menurunkan kwalitas hidup.

Tujuan lain, melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan adiktif berupa produk tembakau. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya rokok dan manfaat hidup tanpa merokok serta melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok,” jelas Daswanto. –nas.sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.