Portal Kabupaten Sijunjung

BUPATI SIKAPI PP PERANGKAT DAERAH

0

Meski baru disosialisasikan di Jakrta Jumat (5/8), namun Bupati H. Yuswir Arifin Datuak Indo Marajo langsung menyikapi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, dengan menyusun Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sijunjung.

Setelah PP disosialisasikan Jumat (5/8), Minggu (7/8) Ranperda langsung disusun dalam rapat kerja di operation Kantor Bupati yang  dipimpin bupati serta diikuti Wakil Bupati H. Arrival Boy, Sekdakab A.T. Rohendi, pejabat teras Pemkab, kepala SKPD, Kabag dan camat se-Kabupaten Sijunjung.

“Setelah disusun, Senin (8/8), draf Ranperda diajukan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan,” kata Bupati Yuswir Arifin seusai menghadiri rapat paripurna, di gedung dewan, Senin (8/8) soreh.

Dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sijunjung yang juga merupakan tindak lanjut dari intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tahun 2016, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD serta Inspektorat daerah merupakan sekretariat tipe B dan Inspektorat tipe B. Disamping itu terdapat 21 dinas dan tiga badan.

Ke-21 dinas tersebut, Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan. Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata serta bidang pemuda dan olahraga.

Dinas Sosial tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian serta bidang koperasi usaha kecil dan menengah. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja.

Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kouminikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Dinas Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan. Dinas Pertanian tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Kemudian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal serta bidang energi dan sumber daya mineral. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehuatan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.  Dinas Perikanan dan Peternakan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian. Sementara Dinas Pemadam Kebakaran tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Sedangkan tiga badan yang ada dalam Ranperda yang disusun, Badan Keuangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Badan Kepegawaian, Pendidikan dal Latiahan tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan latihan.

Dalam Ranperda yang disusun sesuai PP Nomor 18 itu, delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung, ditetapkan sebagai perangkat daerah yang seluruhnya merupakan tipe A, jelas Bupati Yuswir Arifin. –nas.sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.