Portal Kabupaten Sijunjung

BUPATI LANTIK DEWAN PENGAWAS BLUD RSUD

0

Bupati H. Yuswir Arifin Datuak Indo Marajo mengambil sumpah dan melantik dewan pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sijunjung masa bakti 2017-2021, di lantai tiga RSUD tersebut, Jumat (2/2).

Pengambilan sumpah dan pelantikan yang berlangsung lancar dan tertib, dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sijunjung, Zefnihan, AP, M. Si, direktur RSUD H. Dr.  Yasril Syahnil serta pejabat dan dokter RSUD.

Dewan pengawas BLUD yang diambil sumpah dan dilantik, ketua H. Dr. Edwin Suprayog, M. Kes  (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sijunjung), anggota H. Jaheri, S. Sos, M. Si (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah) serta Dr. Ezwandr, M. Kes (Kepala Dinas Kesehatan).

Dengan telah dilantiknya dewan pengawas BLUD, bupati berharap kinerja dan pelayanan pegawai, pejabat, petugas, tenaga medis dan dokter RSUD Sijunjung makin baik serta menyenangkan bagi masyarakat yang berurusan dan berobat.

“Dewan pengawas BLUD yang dilantik, adalah pejabat yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan RSUD. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Edwin, ikut mendirikan RSUD bersama saya,” kata bupati.

Sedangkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Jaheri, tugas dan fungsinya terkait dengan keuangan RSUD. Sementara Kepala Dinas Kesehatan, Ezwandra, sesuai tugas dan fungsinya berperan dan bertanggungjawab terhadap kinerja dan pelayanan keluarga besar RSUD.

Pengambilan sumpah dan pelantikan dewan pengawas BLUD RSUD, adalah untuk memonitoring dan evaluasi kinerja penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD Sijunjung sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan bupati nomor: 188.45/718/KPTS-BPT-2015.

Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Disamping itu, pola pengelolaan keuangan BLUD juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tugas dan kewajiban dewan pengawas rumah sakit, sebagaimana ketentuan pasal 44 peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2017, adalah memonitor tindak lanjut hasil evalusi dan penilaian kinerja. Kewajiban lain, melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah secara berkala paling sedikit sekali dalam setahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

“Karena itu, dengan telah dilantiknya dewan pengawas BLUD, saya berharap kinerja dan pelayanan keluarga besar RSUD makin baik serta menyenangkan bagi masyarakat yang berurusan dan berobat,” harap bupati.

Disamping dengan adanya dewan pengawas BLUD, supaya kinerja lebih baik, bupati juga mengimbau seluruh petugas, tenaga medis dan dokter RSUD agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Jangan tidak acuh atau mengabaikan fasien yang ingin berobat, karena sikap dan perbuatan tidak terpuji itu tidak hanya memperparah penyakit yang diderita fasien, tapi juga menjatuhkan citra RSUD,” kata Bupati Yuswir Arifin. –nas@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.