Sesuai Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 12 ayat (1), setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan.
“Sesuai undang-undang itu, dapat kita simpulkan bahwa setiap orang wajib ikut serta dalam mengelola sampah yang dihasilkan. Artinya, pengelolaan sampah bukan hanya kewajiban pemerintah daerah, tapi keikutsertaan masyarakat sangat mendukung keberhasilan dalam pengelolaan sampah melalui pengurangan dan penanganan sampah dengan cara berwawasan lingkungan,” kata Bupati Sijunjung H. Yuswir Arifin Datuak Indo Marajo.
Penjelasan itu disampaikan bupati pada sosialisasi pengelolaan sampah serta pencanangan Gerakan Pengurangan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (GPS3R) dan penandatanganan kesepakatan bersama pelaksanaan GPS3R, di ruang rapat Kantor Bupati, Selasa (31/10).
Sosialisasi yang diselenggarakan aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung, diikuti staf ahli, asisten, kepala OPD, Kabag, camat, pengurus PKK kabupaten dan kecamatan serta forum kabupaten sehat.
Selama ini, sebagian masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, barang yang harus dibuang dan bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan kembali, ulas bupati.
Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir. Sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemerosesan akhir sampah. Pada hal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemerosesan akhir sampah, berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.
Karena itu, paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru, yaitu memandang sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi. Antara lain untuk energi, kompos dan pupuk atau untuk bahan baku industri, jelas bupati. –nas@sijunjung.go.id
