Portal Kabupaten Sijunjung

BUPATI BUKA RAKOR PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

0

Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin membuka rapat koordinasi dan sosialisasi penangganan konflik sosial yang digelar Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setempat.

Rakor yang diikuti kepala organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait, camat dan wali nagari se Kabupaten Sijunjung di Balairung Lansek Manih, Selasa (7/3) menghadirkan nara sumber PLT Direktur Kewaspadaan Nasional Direktur Jenderal Kesbang dan Politik Kementrian Dalam Negeri, Heru Matador.Tampak juga hadir unsur forkopimda.

Dalam rakor itu, Bupati Yuswir Arifin berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan  suatu langkah strategis dalam mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang bisa saja terjadi ditengah masyarakat.

Selain menghasilkan langkah strategis dalam mengantisipasi konflik, sambung bupati, semua kalangan juga diharapkan peduli terhadap gejala sosial yang akan berpotensi menimbulkan konflik serta merugikan semua pihak.

Seperti tapal batas, masalah ini sering menjadi pemicu munculnya konflik sosial.Konflik seperti ini, sebut dia, bisa muncul setiap waktu.Bahkan, pemerintah daerah bertetangga sering bersitegang dalam pembahasan batas wilayah.

“ Di Sijunjung, pemicu konflik sosial  hanya masalah batas wilayah, namun masalah itu tidak sampai meluas karena adanya koordinasi antara unsur forkopimda dengan daerah tetangga,” katanya.

Plt Direktur Kewaspadaan Nasional Dirjen Kesbang dan Politik Kementrian Dalam Negeri, Heru Matador mengatakan, konflik ibarat suatu penyakit yang bisa terjadi dimana dan kapan saja.

“Konflik itu  ibarat penyakit, bisa terjadi dimana dan kapan saja,” kata Plt Direktur Kewaspadaan Nasional.

Menyikapi masalah konflik tersebut, sambung Heru Matador, ada tiga langkah penanganan yang dapat dilakukan, yakni pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik.

Dijelaskan, pencegahan yakni serangkaian kegiatan untuk mencegah terjadinya konflik dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peringatan dini.Begitu juga penghentian, langkah ini dilakukan untuk mencegah bertambahnya korban dan kerugian.Langkah kedua ini, sebutnya merupakan ranah aparat kepolisian, dengan aparat terkait.

Sementara masalah pemulihan, langkah sangat penting dilakukan untuk memperbaiki keadaan dan memperbaiki hubungan.”Masalah pemulihan ini melibat instansi terkait,” katanya.-zet@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.