Portal Kabupaten Sijunjung

BUPATI BUKA PELAKSANAAN PEMBAHASAN KUPA PPASP

0

Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, membuka secara resmi pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Plapon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Sijunjung tahun 2016, di ruang Rapat Banggar Kantor DPRD Sijunjung, Selasa (23/8).

Didampingi, ketua DPRD Sijunjung, Mukhlis Rasyid, wakil ketua DPRD Walbardi, Nursidin jamil serta Wakil Bupati Arrival Boy. Serta hadir anggota Banggar DPRD Sijunjung dan beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pada kesempatan itu, Bupati mengungkapkan bahwa saat ini banyak PP maupun Peraturan dari Kementrian yang dikeluarkan. Alasan-alasan kementrian mengeluarkan peraturan tersebut, untuk efesiensi anggaran. Maka dalam menyusun KUPA PPASP 2016 ini diminta untuk disesuai dengan petunjuk dari pusat.

“Efesiensi anggaran, alasan-alasan untuk dilakukan perobahan,”ungkap Bupati Sijunjung.

Dikatakan Bupati, dalam menyusun KUPA PPASP 2016 ini agar dilakukan secara maksimal. Apalagi  waktu yang tersisa hanya empat bulan. Setelah dilakukan penetapa KUPA PPASP ini, maka waktu yang tersisa hanya sekitar 3 bulan.

“Dalam memproses perubahan ini, agar tidak terlalu lama, mengingat sisa waktu yang ada,” tutur Bupati Sijunjung Yuswir Arifin.

Sementara, ketua DPRD Sijunjung, Mukhlis Rasyid,S.Sos menyebutkan, bahwa pembahasan KUPA PPASP 2016 penting untuk dilaksanakan secepatnya. Ini juga untuk menghemat waktu. Apalagi waktu tahun 2016 ini hanya tinggal 4 bulan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Adlis,SE.MT mengungkapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan penjabaran dan implementasi dari rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Sijunjung 2016 yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Sijunjung Nomor 18 tahun 2015 adalah merupakan acuan dalam penyusunan KUA tahun 2016 yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD).

“  Dalam pelaksanaan APBD tentu akan selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor Internal yang dapat menyebabkan perubahan asumsi KUA,”terangnya.

Dikatakan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan ekonomi di tahun 2016, penetapan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2016 dipengaruhi berbagai variabel antara lain kondisi perekonomian domestik, regional maupun ekonomi global di tahun 2015 yang lalu dan kondisi ekonomi tahun 2016.

Mengacu pada perkembangan kondisi terkini, asumsi dasar ekonomi makro tahun 2016 diperkirakan mengalaami penyesuaian diantaranya. Inflasi diperkirakan mengalami penurunan dari asumsi APBN 2016 yaitu dari 4,7persen menjadi 4,0 persen, nilai tukar Rupiah diperkirakan akan menguat dari asumsi APBN 2016 yaitu dari Rp13 400,per US$- menjadi Rp13 900 per US$, harga minya mentah Indonesia . diperkirakan akan mengalami penurunan dari 50 USD per barel menjadi 35 USD perbarel, Lifthing Minyak dengan pertimbangan pencapaian target lifthing pada awal tahun 2016 yang diperkirakan mencapai 830 ribu barel perhari, lifting minyak mentah dalam APBNP tahun 2016 diperkirakan sampai akhir tahun sebesar 810 ribu barel perhari. Serta lifting gas bumi diperkirakan juga mengalami penurunan dari 1 155 ribu barel perhari menjadi 1115 ribu barel perhari.

Dikatakan Adlis, kebijakan fiskal Nasional tersebut tentunya akan mempengaruhi kebijakan keuangan di tingkat daerah. Dikarenakan adanya rencana pengurangan belanja maka belanja pemerintah pusat ke daerah secara langsung tentunya akan mengalami penurunan. Penurunan tersebut juga dilakukan oleh daerah dikarenakan adanya pengurangan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Secara umum, lanjutnya pada kebijakan umum APBD perubahan tahun 2016 pendapatan daerah sedikit mengalami kenaikan. Kenaikan pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengamankan/memobilisasi sumber pendapatan pada APBD perubahan tahun 2016 yaitu, Optimilisasi Sumber Penerimaan daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat termasuk meningkatkan produktifitas unit-unit pelayanan yang disertai dengan perbaiki sistem pelayanan, konsiliasi sumber pendapatan dari dana perimbangan serta bagi hasil dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi dalam bentuk bantuan keuangan, dan peningkatan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah yang lebih ketat dan berkesinambungan.-

“Kebijakan yang ditempuh ini setidaknya memberikan haraoan untuk dapat menjaga likuiditas keuangan daerah untuk pembiayaan belanja strategis daerah terutama untuk menampung belanja peningkatan prasarana dasar,”katanya.

Adapun rencana target pendapatan Kabupaten Sijunjung pada perubahan APBD tahun anggaran 2016 sebagai berikut , Pendapatan Daerah APBD awal Rp934 946 519 056,- pada APBD-P naik menjadi Rp935 401 405 990,_,  A.  PAD pada APBD awal sebesar Rp 62 928 127 776,- naik menjadi Rp67 729 421 710,-, yang terdiri dari Pajak Daerah dari 8 900 500 000,- naik menjadi 9 765 500 000,-, Retribusi daerah Rp6 230 398 000,- naik menjadi 6 637 810 000,-, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD awal 12 810 000 000,- turun menjadi 11 811 339 934,-, Lain-lain PAD yang sah dari Rp34 987 229 776,- naik menjadi 39 514 771 776,-,

B Dana   perimbangan pada APBD awal Rp797 360 885 280,- turun menjadiRp637 547 742 000,-  yang terdiri dari Bagi hasil pajak /bukan hasil pajak tetap Rp19 834 245 000,- Dana Alokasi Umum (DAU) tetap Rp558 382 085 000,- Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Rp219 144 555 280 pada APBD-P turun menjadi Rp206 182 895 280,-

C, Lain-lain pendapatan daerah yang sah dari APBD awal sebesar Rp 74 657 506 000,- pada APBD-P naik menjadi 83 272 759 000,-, diantaranya berasal dari Dana bagi hasil pajak dari propinsi dari sebesar Rp 33 979 753 000,- naik menjadi 35 142 606 000,-, bantuan keuangan daerah propinsi dan pemerintah pusat dari APBD awal tidak ada, di APBD perubahan  menjadi Rp 7 452 400 000,- dan    Alokasi Dana Desa tetap  sebesar Rp 40 677 753 000,-  – PDE1.sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.