Portal Kabupaten Sijunjung

Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sijunjung-MC. Untuk membekali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, hari ini Senin, 5 April 2021 Komisi Informasi Sumatera Barat melakukan bimbingan teknis penyelesaian sengketa informasi publik (PPID). Bimtek ini selain diikuti oleh PPID Utama dan PPID Pembantu juga diikuti oleh beberapa Lembaga Swadaya masyarakat.

Dalam pengantar sambutannya Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Noval Wiska menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik adalah hal yang tidak bisa dihindari dan menuntut komitmen dari pemerintah tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten.

“Komitmen pimpinan daerah harus terimplementasikan sampai ke pejabat pengelola informasi daerah (PPID) baik PPID utama maupun PPID Pembantu” demikian Noval memulai sambutannya.

Ujung keterbukaan informasi adalah pemerintahan yang transparan, walaupun pada dasarnya tidak semua jenis informasi dapat dibuka, karena ada beberapa informasi yang dikecualikan baik karena sifatnya atau karena amanat peraturan perundang-undangan.

Ketika permintaan informasi dari publik tidak dapat terpenuhi disinilah akan ada ketidakpuasan dari pihak yang memohon informasi tatkala alasan tidak tidak bisa dipenuhinya belum bisa diterima oleh pemohon. Pada kondisi tersebut akan muncul sengketa informasi.

Mengakhiri sambutannya, Ketua Komisi Informasi ini menyampaikan bahwa bimbingan teknis ini adalah untuk membekali PPID baik PPID Utama maupun PPID Pembantu, termasuk beberapa elemen masyarakat dan LSM untuk sama-sama menjalankan keterbukaan informasi publik.

Bimbingan teknis ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, Zefnihan, AP, MSi. Mengawali arahannya dalam pembukaan bimbingan teknis ini Sekretaris Daerah tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sijunjung sepakat dan akan berkomitmen bahwa keterbukaan informasi publik bukan terhenti hanya pada aktifitas prosedural, tetapi juga untuk menuju Sijunjung yang informatif. Ini tentunya harus diselaraskan oleh setiap pengelola informasi di setiap organisasi perangkat daerah, dan harus terus improve kompetensi dan pengetahuannya terkait pengelolaan informasi ini.

“Saya yakin, kalau semua pihak sudah saling memahami terkait keterbukaan informasi publik ini maka sengketa informasi akan lebih bisa dihindari” demikian ungkap Zefnihan.

Sebagai narasumber dalam bimbingan teknis penyelesaian sengketa informasi ini adalah Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sijunjung, Rizal Efendi dan Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Sumatera Barat, Adrian Tuswandi. PujiB-Kominfo.

You might also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.