Portal Kabupaten Sijunjung

BERBAGAI UNSUR IKUTI DISKUSI PENGEMBANGAN HUTAN

0

Berbagai unsur mengikuti diskusi multipihak dan pemetaan partisipatif untuk pengembangan hutan nagari, di hotel Bukik Gadang Muaro Sijunjung, Rabu (26/10).

Diskusi yang dibuka Bupati H. Yuswir Arifin Datuak Indo Marajo, diselenggarakan aparatur Pusat Litbang Hutan, Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama aparatur Dinas Kehutanan serta Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Sijunjung.

Pembukaan yang berlangsung sederhana, dihadiri ketua DPRD Kabupaten Sijunjung Mukhlis Rasyid, S. Sos, ketua Komisi II DPRD, Sumanto, S.Pt, sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), walinagari serta tokoh dan pemuka masyarakat Nagari Paru.

Disamping kepala Pusat Litbang Hutan, Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta ketua DPRD, ketua Komisi II dan kepala KPHL serta walinagari, tokoh dan pemuka masyarakat Nagari Paru, unsur lain yang mengikuti diskusi, adalah kepala berbagai SKPD Pemkab Sijunjung,  Kabid RHL Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung, ketua Pokja Perhutanan Sosial, ketua LKAAM, direktur Q Bar Padang, direktur LSM Warsi, pemerhati lingkungan dan berbagai unsur lainnya.

Bupati Yuswir Arifin berharap rencana pengelolaan hutan nagari yang disusun merupakan cermin aspirasi seluruh pihak, sehingga dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan serta sebagai alat pengendalian bagi pemerintah Kabupaten Sijunjung dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta KPH.

Dalam kesempatan itu bupati juga berharap serta mengimbau semua pihak supaya tidak membabat dan merusak hutan, tapi jagah, pelihara dan kelola dengan baik agar hasilnya seperti kayu, rotan, manau dan madu, bisa dijadikan penopang ekonomi rakyat.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung, Khairal, SH mengatakan, Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi pelopor dalam implementasi dan akselerasi pengelolaan hutan berbasyis masyarakat dengan bentuk hutan nagari, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, rombo larangan dan bentuk lainnya.

Hutan Nagari Paru, telah memiliki rencana kerja 35 tahun, sehingga diharapkan dari kerjasama ini dapat disusun rencana kerja 10 tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumbar dan rencana kerja tahunan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sijunjung.

Perencanaan kerja itu hendaknya memuat aspek kelola kawasan perlindungan, kelola kawasan pemanfaatan, kelola kelembagaan dan sumberdaya manusia serta kelola usaha, harap Khairal. –nas.sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.