Portal Kabupaten Sijunjung

BELANJA PEGAWAI DI BAWAH RATA-RATA

0

BELANJPEGKelanjutan dari pembahasan RAPBD Kabupaten Sijunjung tahun 2017, Wakil Bupati H. Arrival Boy, dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (21/11), menyampaikan nota jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi DPRD.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Walbardi, dihadiri pejabat teras Pemkab Sijunjung, para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),  camat dan segenap anggota dewan.

Menanggapi pertanyaan dewan tentang penurunan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat, bupati menjelaskan bahwa secara umum hampir seluruh daerah mengalami yang sama.

Perkembangan ekonomi pada tahun 2016 menyebabkan ada koreksi penerimaan negara khususnya pajak bumi dan bangunan sektor Migas mengakibatkan bagi hasil yang diterima daerah juga terkoreksi turun.

Sedangkan untuk bagi hasil bukan pajak, memang terjadi penurunan target, tapi bukan karena pengalihan kewenangan, namun karena penurunan produksi daerah Kabupaten Sijunjung,  baik sektor pertambangan mau pun kehutanan.

Tentang proporsi belanja pegawai pada belanja tidak langsung Rp391,61 miliar (39,89 persen) dari total belanja daerah yang ditanyakan dewan, dijelaskan bahwa proporsi ini lebih rendah dari tahun 2016 yang Rp421,97 miliar (41,07 persen) dari total belanja daerah.

 “Bila dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain, proporsi  belanja pegawai Kabupaten Sijunjung masih di bawah rata-rata,” kata bupati.

Menjawab pertanyaan dewan tentang proporsi belanja modal yang hanya 22,59 persen, bupati menjelaskan bahwa penyebabnya adalah karena menurunnya secara signifikan dana alokasi khusus fisik pada tahun 2017 dibanding tahun 2016 yang besarnya Rp53,89 miliar.

Penurunan ini terbesar pada alokasi infrastruktur. Namun pemerintah Kabupaten Sijunjung berupaya mempertahankan proporsi ini tidak turun sampai di bawah 20 persen, meski dengan kondisi dana alokasi khusus fisik mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Terkait dengan tanggapan dewan terhadap pertumbuhan ekonomi yang belum mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dijelaskan bahwa sebagai daerah pedesaan dengan perekonomian berbasis pertanian, cukup relevan dengan PAD yang ada saat ini karena sektor pertanian tidak bagian dari usaha yang bisa dijadikan target PAD.

“Ke depan kita berharap perekonomian kita tidak hanya tumbuh dari sektor pertanian. Dengan kehadiran pertambangan Migas, diharapkan sektor lain juga bisa menumbuhkan perekonomian,” harap bupati.

Menjawab pertanyaan dewan tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya perkebunan dan peternakan, bupati menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, urusan perkebunan dan peternakan bukan merupakan urusan yang berdiri sendiri, tapi hanya sebagai bagian dari urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Karena itu, dalam penyusunan OPD yang baru, urusan perkebunan dan peternakan  masuk dalam lingkup Dinas Pertanian yang masing-masingnya menjadi bidang. –nas.sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.