Muaro, MC Sijunjung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, siap melakukan pencegahan dan melakukan antisipasi kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Hal itu diungkapkan Kordiv Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga Hubungan Masyarakat Bawaslu Sijunjung, Riki Minassan,SE dan Kordiv Hukum Penindakan dan Pelanggaran Sengketa Bawaslu Sijunjung, Juni Wandri, SH, MKn dalam keterangan Persnya, Selasa (10/12/19) pada wartawan.
Untuk mencegah itu, Bawaslu Sijunjung mempersiapkan diri dalam mengantispasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pilkada Serentak 2020. Menurut Riki, semua perlu dipetakan dengan analisis terutama peta kerawanan.
Tak heran, jika kemudian Baswaslu Sijunjung pun melakukan quisioner terhadap indeks kerawanan pemilu (IKP) bersama wartawan. Sebab, Riki dan Juni melihat saat ini kepercayaan publik tidak hanya berdasarkan analisis, tapi juga angka-angka.
Riki menambahkan, jika rezim kepercayaan publik saat ini sudah berubah ke arah penelitian dan analisis yang terukur.
“Sekarang rezim kepercayaan orang berubah, beriringan dengan survei yang semakin ramai, nah untuk itu diperlukan survei dan mengetahui IKP, ” ungkap Riki dan Juni.
Meski tak dapat membuktikan laporan dan tak adanya pemberitaan berbagai kasus namun informasi tersebut menjadi informasi pemetaan IKP bagi Bawaslu Sijunjung.
Riki mencontohkan kasus politik uang merupakan kerawanan pelanggaran pemilu paling banyak informasinya. Namun tak mencuat ke permukaan. Nah, kerawanan politik uang, lanjutnya, bisa ditindaklanjuti dengan patroli yang dilakukan bidang pengawasan.
“Kerawanan politik uang yang menjadi mayoritas obrolan para pihak terkait dengan kecurangan, bisa kita intervensi dengan patroli dari sosialisasi. Nah, untuk itulah kita perlukan IKP jelang Pilkada Serentak pada 2020,” tambah Riki.
Untuk itu, kata Riki, sangat diperlukan adanya antisipasi agar bisa menjadi analisis IKP pada Pilkada 2020 mendatang. ” Ini yang harus kita pikirkan,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan antar Lembaga Hubungan Masyarakat itu.
Namun dari kuisioner yang dilakukan Bawaslu Sijunjung bersama wartawan itu, ada sejumlah informasi kerawanan yang pernah terjadi di Pemilu 2020. Namun tak ada pemberitaan maupun laporan secara resmi. Menyikapi itu, di Pilkada Serentak 2020 Bawaslu Sijunjung akan berupaya melakukan antisipasi terhadap IKP. sap/dnd@infopublik.sijunjung.go.id
