Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Bappeda Kabupaten Sijunjung menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah di Balairung Lansek Manih, Rabu (3/8). Rakor yang diikuti Kepala SKPD terkait, Camat dan Wali Nagari dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sijunjung diwakili Asisten II Setdakab Sijunjung, Yusrizal.
Dalam sambutan, Wabup mengatakan, era teknologi dan informasi saat ini, keterbukaan sangat dituntut masyarakat. Pemerintah harus transparan dalam setiap program yang dilaksanakan.
“Era teknologi dan informasi, aparat pemerintah tidak bisa lagi main kucing-kucingan lagi karena banyak lembaga independen yang melakukan pegawasan,” katanya.
Program penanggulangan kemiskinan misalnya, penerima program harus tercatat dalam basis data terpadu (BDT). Selama ini, sebut dia, disinyalir penerima bantuan program ada kedekatan dengan aparat pemerintahan nagari.
Isu itu terus berkembang dan menjadi polemik dalam setiap pelaksanaan program perlindungan sosial, terutama sumber data yang digunakan. Supaya tudingan itu tidak muncul lagi, dia meminta tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah hati-hati dalam melaksanakan setiap kegiatan tersebut.
“Kita tidak menginginkan lagi hal itu menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah sendiri, berusaha mengakomodir tuntutan masyarakat yang menyangkut dengan program perlindungan sosial, terutama sistem pendataan terhadap rumah tangga miskin.
Bahkan, sejak program itu dicanangkan 2005 lalu, terus dievaluasi dan disempurnakan melalui melalui pendataan program perlindungan sosial (PPLS) 2008. Kemudian dilanjutkan melalui PPLS 2011, dan terakhir melalui pemutakhiran basis data terpadu 2015.
“Data-datanya nanti akan disampaikan ke seluruh stakeholder yang melaksanakan kegiatan perlindungan sosial,” katanya.
Ketua Panitia Taufanir Harsyam menyebutkan, rakor yang melibatkan SKPD terkait, Camat dan Wali Nagari bertujuan untuk menjaring informasi terkini kondisi kemiskinan di Sijunjung.
Selain itu, mensosialisasikan pemanfaatan basis data terpadu (PBDT) 2015 kepada seluruh stakehorder yang terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Sijunjung.
“ Basis data terpadu 2015 ini nanti sebagai pedoman dalam pemberian bantuan dan perlindungan sosia kepada masyaraat,
Rakor sehari menghadirkan narasumber Kepala Dinas Sosnakertrans dengan materi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sijunjung dan Kepala Bappeda Sijunjung dengan materi arah dan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan.-zet.sijunjung.go.id
