Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung bersama Bank Nagari melakukan penandatanganan MOU Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pemanfaatan produk dan jasa perbankan dalam pelaksanaan digitalisasi ekonomi daerah di kantor Cabang Utama Bank Nagari, Jl. Pemuda Jumat (3/12).
Direktur Utama Bank Nagari, Muhammad Irsyad di Padang, Jumat menyampaikan penandatanganan PKS tersebut dalam rangka mengimplementasikan pembayaran atau transaksi non tunai agar tidak ada lagi terjadi loss benefit.
“Pelaksanaan PKS ini telah kami lakukan di 17 kabupaten dan kota di Sumbar, tinggal dua daerah yang belum yakni Pasaman Barat dan Mentawai,” ucapnya.
Ia mengatakan dua daerah tersebut mengalami kendala terkait sinyal yang lemah, akan tetapi, Bank Nagari tetap mengusahakan di beberapa titik untuk bisa dilakukan transaksi-transaksi secara online.
Beberapa OPD di Kabupaten Sijunjung yang ikut melakukan PKS yang pertama yaitu dari Badan Keuangan dan Aset Daerah terkait pajak, yang mana berbagai pajak daerah sudah bisa dibayar melalui Mobile Banking dan ATM Bank Nagari.
Kemudian dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung, yakni penggunaan QRIS dan POS Android untuk penerimaan retribusi pasar ternak.
Selanjutnya, dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung terkait penerimaan retribusi di kolam renang. Pengunjung yang akan berenang harus melakukan pembayaran melalui QRIS dengan cara melakukan scan barcode.
Berikutnya dengan Dinas Perhubungan terkait penerimaan KIR dengan menggunakan mesin EDC Bank Nagari, yakni menggunakan kartu ATM yang digesekkan pada mesin tersebut.
Terakhir, dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM terkait retribusi tera dengan menggunakan QRIS Bank Nagari.
Bupati Kabupaten Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir mengatakan walaupun daerahnya di urutan ke 17 yang melaksanakan PKS, tapi pihaknya komitmen untuk percepatan pembangunan bisa menjadi yang pertama.
“Sekarang sudah tidak zamannya konvensional lagi, apapun sudah digital, pandemi COVID-19 malah mempercepat digitalisasi,” ucapnya.
Ia mengatakan, visi dan misi Kabupaten Sijunjung salah satunya adalah Smart City, bila sudah Smart City maka seluruhnya harus terintegrasi dalam bentuk digital baik transaksi perbankan maupun seluruh transaksi yang di daerah itu.
Benny ingin agar PKS tersebut tidak hanya ada di empat OPD itu saja. Seluruh transaksi keuangan yang melibatkan pemerintah juga harus dilakukan digitalisasi.
“Ini komitmen kami untuk percepatan, apabila transaksi telah digital semua, maka akan memudahkan pemerintah daerah dalam pemasukan dan memantau potensi mana yang akan dikembangkan,” ujar dia.
Ia berharap semoga percepatan ekonomi di Sijunjung bisa lebih baik lagi. Hari ini, pihaknya sedang menyelesaikan perda penyertaan modal dan sekaligus ketok palu penandatanganan untuk melanjutkan kerja sama penanaman modal kembali ke BUMD dan Bank Nagari.
Ia berharap bank nagari bisa semakin sehat, kuat dan bisa memberikan kebaikan untuk kabupaten dan kota khususnya di Kabupaten Sijunjung (Noven/Mutiara Ramadhani Antara)
